DPR Minta Gempa Lombok jadi Bencana Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI koordinator bidang kesejahteraan rakyat (korkesra), Fahri Hamzah meminta kepada pemerintah pusat untuk segera mengumumkan bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang terjadi berturut-turut dinaikkan statusnya sebagai bencana nasional agar penanganannya lebih maksimal.

"Bukan saja karena skala dari bencana itu, tetapi ini satu pulau yang terguncang dan di sana itu wilayah baru yang sedang diperkenalkan ke dunia internasional sebagai daerah tujuan wisata. Dan Lombok ini sedang mendapat perhatian yang menggairahkan, karena sebagai tujuan destinasi wisata halal terbaik di dunia," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/8).

Lombok, kata politikus PKS yang juga berasal dari NTB itu, merupakan salah satu pulau yang menjadi radar dunia internasional untuk dikunjungi. Sedang dalam perhatian dunia itu, tiba-tiba terjadi gempa maka pemerintah harus melakukan reaksi cepat terhadap penanganannya.

"Enggak semasif yang terjadi Aceh. Tetapi, karena efeknya itu meluas hampir di seluruh pulau, dan bahkan di Kota Mataram saja, dan Lombok Barat tadi saya mendapat gambaran, kantor Bupati Lombok Barat yang jauh dari titik gempa, itu saja hancur. Artinya kalau yang jauh saja ada korban yang meninggal, apalagi yang terdekat yang sekarang ini sedang tahapan evakuasi," paparnya.

Karena itu, menurut Fahri, penanganan korban bencana gempa di Lombok, memerlukan dukungan pemerintah pusat dan juga dukungan sumber daya dari masyarakat secara umum. Sebab, saat ini pemerintahan di NTB sudah memasuki pemerintahan transisi, di mana pemerintahannya sulit belanja karena uangnya itu sudah teralokasikan.

"Mudah-mudahan masyarakat lebih keras tergerak untuk ke Lombok. Nah itu, sumber dayanya saja, khususnya dana dari apa yang akan dibeli oleh masyarakat (korban gempa) setempat. Baik keperluan medis untuk jangka pendek, mau pun untuk keperluan selanjutnya, dalam tahapan recovery," ucapnya.

Sedang secara politik, Fahri mengharapkan kepada Presiden Jokowi agar segera merancang pembentuan daerah otonomi baru di NTB, khususnya Lombok Selatan karena terlalu jauh dari jangkauan instalasi pembantuan.

"Dari titik gempa ke Selong sana, tempat rumah sakit umum itu ada, itu bisa tiga sampai empat jam jarak tempuhnya. Saking jauhnya rumah sakit itu. Apalagi, dalam keadaan gempa sekarang ini, banyak sekali halangan," katanya. (adv/jpnn)