DPR Setuju Meratifikasi Konvensi ASEAN Tentang Trafficking

jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI dan pemerintah menyetujui DIM RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak) yang kemudian akan dibawa ke sidang Paripurna DPR RI untuk diambil keputusan dan disahkan menjadi Undang-undang.
 
Ratifikasi konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak ini sangat penting mengingat perdagangan manusia khususnya perempuan di negara-negara ASEAN terutama Indonesia cenderung meningkat. Hal itu tentu tidak mampu ditangani sendiri oleh Indonesia. Tapi perlu kerja sama dengan negara-negara lain di ASEAN untuk mencegah sekaligus memberantas tindak pidana perdagangan orang.

“Oleh karena itu saya mengapresiasi konvensi yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan November 2015 silam,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hassanudin dalam rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, Perwakilan Menteri Luar negeri dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM, di ruang rapat Komisi I DPR RI, Rabu, (11/10).
 
Senada dengan TB Hassanudin, anggota Komisi I DPR RI lainnya, Supiadin Aries Saputra juga mengapresiasi konvensi tersebut, dan ratifikasi atau pengesahan RUU Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak) yang terbilang cukup cepat. Mengingat sebelumnya pemerintah butuh waktu lebih dari delapan tahun untuk mengesahkan atau ratifikasi konvensi lainnya, yakni konvensi ekstradisi Indonesia dengan China yang baru disahkan belakangan ini.
 
Terkait dengan adanya perbedaan persepsi antara naskah asli yang tertulis dalam konvensi dengan ratifikasi konvensi tersebut merupakan hal yang sangat wajar, dan semua setuju untuk kembali ke naskah aslinya. Misalnya terkait kata-kata hukuman yang setimpal, yang diterjemahkan menjadi hukuman yang adil dan efektif. Mengingat dalam terminoligi hukum tidak ada istilah hukuman yang setimpal, melainkan hukuman yang adil dan efektif.
 
Menurutnya, awalnya ada perbedaan persepsi untuk kata-kata hukuman yang setimpal, namun pihaknya sudah sepakat jika ada perbedaan persepsi dalam ratifikasi atau RUU tersebut, maka akan kembali ke naskah asli konvensi ASEAN tersebut.

“Dalam terminologi hukum juga tidak ada hukuman yang setimpal, melainkan hukuman yang adil dan efektif. Adil untuk para korban yang sudah dirugikan dan efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak meniru atau mencontoh pelaku,” papar Supiadin.
 
Baik TB Hassanudin dan Supiadin berharap dengan pengesahan konvensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak.
 
Direncanakan pekan depan RUU ratifikasi konvensi  tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak) akan dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II dalam sidang Paripurna DPR RI.(adv/jpnn)