DPRD Kota Bogor Gelar Sidak ke OPD, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

Sementara itu, Komisi II yang dipimpin Abdul Kadir Hasbi Alatas, memfokuskan sidak pada pelayanan perizinan di DPMPTSP. Hasil kunjungan menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat dan pengusaha terkait pengurusan izin.

“Kemudahan dalam pengurusan izin sangat penting untuk mendorong nilai investasi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Hasbi.

Selain itu, Hasbi meminta DPMPTSP memberikan pendampingan kepada Dinas PUPR Kota Bogor terkait penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menggantikan IMB.

Dia menegaskan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi penurunan pendapatan dari sektor ini. “Transisi dari IMB ke PBG memerlukan pengawasan ekstra agar pendapatan daerah tetap stabil,” imbuhnya. (jlo/jpnn)