Dukung Pemerintah Beli Satelit Khusus untuk Cyber Defense

jpnn.com - JAKARTA - Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, BIN, Kapolri dan Lemsaneg terkait penyadapan oleh Australia menghasilkan enam kesimpulan. Salah satu poinnya, DPR meminta pemerintah konsisten dengan langkah yang sudah diputuskan menyikapi penyadapan oleh Australia.

"Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam pengamanan komunikasi bagi VVIP," kata Ketua Komisi I DPR RI, Mahfuz Sidik dalam konferensi pers usai raker itu.

Selain itu, Komisi I DPR RI menegaskan perlunya dilakukan penataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan telekomunikasi yang menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia. Komisi I DPR RI mendukung penuh pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defense) dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

"Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg serta Mensesneg merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus," ucap Mahfuz.

Karenanya, Komisi I DPR RI meminta pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten terhadap road map yang telah dirumuskan dengan memastikan posisi tawar dan capaian-capaian Indonesia. Meski demikian Komisi I DPR tetap mengapresiasi sikap pemerintah RI yang keras dan tegas atas aksi penyadapan yang dilakukan oleh negara Australia terhadap sejumlah pejabat.(fat/jpnn)