Dukung Sikap PSI, Aktivis IMM: Wanita Tak Akan Rela Dimadu

jpnn.com, JAKARTA - Kabid Perempuan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiya DKI Jakarta Tsani Itsna Ariyanti setuju dengan pandangan Ketum PSI Grace Natalie soal poligami. Menurutnya, praktik tersebut memang lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan manfaat.

"Praktik poligami memang diperbolehkan di Indonesia, namun dengan persyaratan yang begitu ketat dan selektif. Begitupun dalam Islam, sesungguhnya tidak ada larangan untuk melakukan poligami, asalkan yang bersangkutan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam syariat, salah satunya mampu bertindak adil," ujar Tsani dalam keterangan tertulis, Rabu (12/12).

"Namun melihat realitanya, banyak perempuan yang dimadu itu justru banyak mengalami kekerasan daripada kebahagiaan. Karena tidak ada perempuan di dunia ini yang rela dimadu," tambah aktivis perempuan alumni ponpes Al-Ishlah Lamongan ini.

Dia pun menilai usulan Grace tentang revisi UU No.1 Tahun 1974 soal poligami akan mendulang banyak kritik. Pasalnya, membatasi hak laki-laki untuk melakukan praktik tersebut.

Akan tetapi, untuk meminimalisir potensi ketidakadilan terhadap perempuan dalam ranah domestik, maka usulan Grace layak didukung. "Kita harus menimbang dampak negatif atau madharat yang timbul akibat poligami, baik terhadap istri maupun bagi anak. Misalnya, potensi diperlakukan tidak adil dalam pemenuhan hak-haknya, rentan mengalami kekerasan psikis, bahkan kondisi ini bisa berujung pada perceraian," tandas Tsani.

"Intinya, poligami bukan jalan keluar terbaik dari masalah keluarga," tegas alumni Dirasat Islamiyah UIN Jakarta ini.

Sebagaimana diberitakan, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyerukan revisi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terutama terkait dengan poligami. Grace menyatakan partainya tidak akan pernah mendukung praktik poligami.

Dia menegaskan, poligami adalah bentuk ketidakadilan yang dilembagakan oleh negara. Sehingga, UU tersebut harus direvisi agar tidak ada lagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban ketidakadilan. (dil/jpnn)