Dukungan PD ke Prabowo-Hatta Jadi Indikasi Jokowi Tak Dikehendaki Penguasa

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, AA Ari Dwipayana menilai langkah Partai Demokrat (PD) secara resmi merapat ke barisan partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bukanlah hal mengejutkan. Menurutnya, keputusan politik PD itu justru memperkuat indikasi bahwa kekuasaan saat ini memang tidak menghendaki Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menjadi pesaing Prabowo-Hatta memenangi pemilu presiden (pilpres) 9 Juli nanti.

Ari mengatakan, meski Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat berupaya menunjukkan netralitasnya, namun ada dua kecenderungan yang terlihat bahwa penguasa saat ini berupaya menghadang duet yang dikenal Jokowi-JK itu. Pertama adalah kasus Tabloid Obor Rakyat penghantam Jokowi yang menyeret asisten staf khusus kepresidenan, Setiyardi Budiono. “Tak mungkin SBY tak tahu itu,” kata Ari, Selasa (1/7).

Indikasi kedua adalah kasus mobilisasi Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI AD di sejumlah daerah. "Dua kecenderungan itu tentu sangat mengkawatirkan bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Dan ini bisa membawa kembali proses demokrasi Indonesia mundur karena merupakan kembangkitan kembali neo Orde Baru," ujar Ari.

Lebih jauh dipaparkannya, Jokowi merupakan calon presiden yang tidak dikehendaki oleh oligarki politik dan bisnis yang menginginkan status quo. Sebab, kata Ari, capres usungan PDIP, Hanura, NasDem dan PKB itu memang bukan sosok yang bisa memberikan jaminan bahwa pihak-pihak yang sudah terlanjur menikmati kekuasaan bakal tetap bisa nyaman.

Ari menambahkan, Jokowi selama ini juga diposisikan sebagai simbol kekuatan rakyat yang berhadapan dengan oligarki politik. “Oligarki politik yang menggunakan kekuatan uang dan intimidasi harus dilawan dengan kekuatan rakyat dan relawan,” cetusnya.(rmo/jpnn)