Eks Gafatar Minta Tidak Dikembalikan ke Kampung

jpnn.com - JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mengadakan kunjungan ke pusat penampungan eks Gafatar di Detasemen Pembekalan dan Angkutan Kodam XII/Tanjung Pura di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (29/1). Mereka bermaksud melihat langsung kondisi dan penanganan kepada anggota kelompok tersebut oleh pemerintah.

"Sejauh ini kami melihat bahwa penanganan pengungsi cukup baik. Selain menyediakan tempat penampungan, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebutuhan mereka. Termasuk psikolog, dokter, dan kebutuhan balita, ibu-ibu hamil dan menyusui," kata Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi dari Senayan, Jakarta.

Dari hasil dialog dan perbincangan dengan para pengungsi eks Gafatar, diperoleh informasi bahwa sebagian besar di antara mereka masih menginginkan untuk tetap berada di Kalbar. Mereka beralasan tidak memiliki apa-apa lagi di daerah asal. 

"Mereka meminta agar ada opsi lain untuk dipindahkan ke tempat lain dimana pemerintah menyediakan lahan pertanian untuk mereka," ujar politikus PAN tersebut.

Dikatakan Saleh, para eks gafatar ini masih perlu dibina sebelum diintegrasikan kembali ke masyarakat. Pasalnya, banyak penjelasan mereka tentang kehidupan bernegara dan beragama yang tidak benar. Salah satu di antaranya, mereka mengatakan bahwa dulu mereka beragama Islam. Sekarang tidak lagi dan mereka meyakini Millah Ibrahim.

Menurut penjelasan pemerintah setempat, mereka juga memiliki struktur organisasi pemerintahan sendiri. Hal itu diperoleh dari dokumen yang diamankan oleh aparat saat evakuasi. Itu berarti, mereka datang ke Kalbar bukan semata-mata untuk bertani, tetapi ada agenda di luar itu yang perlu didalami lebih lanjut.

"Mereka ini masih sangat militan. Tidak mudah mengembalikan mereka. Perlu ada pembinaan intensif," tegas politikus PAN tersebut.

Karenanya, Komisi VIII DPR berkesimpulan keberadaan gafatar ini tidak boleh dianggap enteng. Pemerintah harus betul-betul mengawasi dan membantu para pengikutnya agar kembali menjadi warga negara yang baik. Kalaupun mereka sudah dikembalikan ke daerahnya, monitoring dan pengawasan serta pembimbingan masih tetap harus dilanjutkan.(fat/jpnn)