Fadli Ajak Jokowi Bahas Pengurangan Produksi UU Bersama

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon khawatir dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa DPR tidak perlu memproduksi banyak undang-undang (UU). Sepertinya menurut Fadli, Presiden tidak paham dengan pernyataannya sendiri sebab dalam konstitusi pihak yang mebuat UU tersebut adalah DPR dengan Pemerintah.

"Pernyataan presiden itu harus ditanggapi secara serius, karena pembuatan UU itu adalah DPR bersama Pemerintah. Bahkan dalam catatan DPR, pemerintah justru mengajukan RUU ke DPR secara mendadak," kata Fadli dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/3).

Dia contohkan, dari 46 RUU Prolegnas tahun 2016 ini, pemerintah usulkan 13 RUU, inisiatif DPR 25 RUU dan 2 RUU dari DPD. Kalau Presiden punya pemikiran untuk mengurangi produksi UU, lanjut wakil ketua Partai Gerindra ini, akan lebih bermakna jika disampaikan kepada DPR.

"DPR mendukung bahwa orientasi pembuatan UU itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Seharusnya kalau mau mengurangi dibicarakan saja dengan DPR," sarannya.

Namun Fadli tidak terima jika produktivitas legislasi DPR dikritik karena menghabiskan banyak anggaran. Menurut Fadli, argumen itu tidak masuk akal. Sebab anggaran untuk DPR hanya 0,02 persen dari APBN sebesar Rp 2.000 triliun tersebut. "Sedangkan untuk pemerintah mencapai 98 persen," ungkapnya.(fas/jpnn)