’’Kita ingin penggunaan aset untuk kalangan swasta dilakukan secara terbuka untuk menghindari konflik,’’ tuturnya. Sekadar informasi, berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta. Pada 2009, terdapat 120 perkara yang terdaftar. Dari 120 kasus sengketa tanah yang terdaftar di BPN, 73 kasus di antaranya diselesaikan melalui pengadilan negeri. Sisanya, dituntaskan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di luar itu, diperkirakan masih banyak lahan yang bermasalah. (pes/aj/jpnn)
JAKARTA-Kepala Dinas Satpol PP Jakarta Harianto Badjoeri telah dinonaktifkan. Ini setelah terjadi bentrok berdarah saat penertiban kawasan Makam