FPKS Dukung Kesepakatan Dengan KPK

jpnn.com - “Kita menyambut baik kesepakatan itu. Kita harapkan dengan hadirnya KPK di DPR, KPK bisa memahami proses pembahasan APBN,” kata Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq kepada JPNN, Jakarta, Rabu (6/8).

Mahfudz bahkan berharap, KPK diizinkan memberi masukan kepada DPR terkait celah terjadinya korupsi dalam penyusunan APBN. “Jadi kita harapkan, KPK tidak sekedar hadir dan mengawasi pembahasan anggaran, tapi juga memberi masukan, mana celah-celah yang berpotensi menimbulkan korupsi dan kolusi,” tegasnya.

Namun yang lebih penting dari itu, sambung Mahfudz, KPK harus lebih mampu mengidentifikasi celah-celah terjadinya kebocoran atau korupsi dalam realisasi anggaran yang dilakukan birokrasi pemerintah. Karena justru sebenarnya kebocoran APBN hingga 30 persen itu terjadi pada tahap realisasi di lapangan. “Kebocoran APBN hingga 30 persen itu kan terjadi saat realisasi oleh aparat pemerintah. KPK harus awasi itu,” desaknya.(eyd/JPNN)