Gaji PPPK Paruh Waktu Rp1,5 Juta, tetapi Pemda Enggak Kuat

jpnn.com - MATARAM - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hanya mampu menganggarkan gaji PPPK Paruh Waktu di lingkup pemkot setempat hingga Oktober 2026.

Karena itu, Pemkot Mataram mengusulkan agar anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ditanggung pemerintah pusat.

Pemkot Mataram sangat berharap usulan tersebut diakomodasi pemerintah pusat.

"Saat ini pos gaji fiskal kami hanya bisa membayar gaji PPPK paruh waktu sampai bulan Oktober 2026," kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana di Mataram, Selasa (9/6).

Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram mencatat jumlah PPPK paruh waktu di pemkot setempat saat ini sebanyak 3.046 orang.

Jumlah PPPK Paruh Waktu tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Mataram, dengan besaran gaji rata-rata Rp1,5 juta per bulan.

Karena itu belanja pegawai di Kota Mataram cukup signifikan untuk menyerap anggaran di daerah, sehingga berbagai peluang kemampuan daerah untuk membayar gaji harus diantisipasi ke depan.

"Kami berharap semoga ada kebijakan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran gaji untuk PPPK paruh waktu agar bisa meringankan beban daerah," katanya.