Gamawan Minta Sultan dan Presiden Tidak Dihadap-hadapkan
Soal RUU Keistimewaan DIYSelasa, 30 November 2010 – 17:31 WIB
Permintaan Gamawan yang juga mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) ini, terkait dengan reaksi Sultan HB XI dan beberapa kalangan, terhadap pernyataan SBY yang menyebut bahwa monarki bertentangan dengan demokrasi. "Kalau soal istimewa-nya, kan bukan satu-satunya. Istimewa Yogya, Aceh, Kekhususan DKI, Papua. Keistimewaan Yogya sudah disepakati dengan Komisi II pada pembahasan tahun lalu. Jangan seolah-olah, satu-satunya ini yang istimewa. Karena itu menimbulkan banyak komentar yang bermacam-macam," ujarnya.
Menurut Gamawan, dari tujuh keistimewaan Yogyakarta yang diusulkan pemerintah, sudah enam yang disepakati. Dikatakannya pula, satu (unsur) yang belum disepakati itu adalah cara memilih Gubernur Provinsi DIY. "Cara memilih itu harus kita perhatikan konstitusi, karena gubernur, walikota dan bupati, dipilih secara demokratis. Itu konstitusi, bukan Presiden yang mengatakan. Yang kedua, pada ayat lain, pada pasal 18 (UUD 1945), kita juga perlu perhatikan kekhususan dan keistimewaan Yogyakarta," tukasnya. (awa/jpnn)