Gara-gara Blanko e-KTP, Anak Buah Tjahjo Kritik Pejabat Dukcapil Semarang

jpnn.com - PEKANBARU - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengkiritik sikap Kepala Bidang Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Agus Saryanto.

Pasalnya, Agus menyampaikan kekecewaan atas sikap Ditjen Dukcapil Kemendagri kepada wartawan, tanpa terlebih dahulu mengajukan komplain kepada Zudan. Karena sebelumnya, Kemendagri hanya mengabulkan permintaan 4.000 blanko e-KTP, dari sekitar 12 ribu keping yang diajukan untuk Kabupaten Semarang. 

"Catatan saya, dia pulang (dari Kemendagri,red) bawa blanko. Asumsi, tak keberatan, karena menerima jumlah yang diberikan. Baru ketika ditanya wartawan, dia bilang saya hanya dibawain blanko sedikit," ujar Zudan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil 2016, yang digelar di Pekanbaru, Riau, Kamis (25/8). 

Atas kondisi yang ada, Zudan mengingatkan, jangan menyampaikan keluhan kepada pihak lain sebelum menyampaikan keluhan kepadanya. 
Namun bukan berarti Zudan antikritik. Pejabat di daerah boleh menyampaikan keluhran lewat media, kalau memang setelah menyampaikan keluhan kepada dirinya, tak diberi tanggapan.

"Padahal saya buka komunikasi 24 jam. Termasuk eselon III tersebut sering japri ke saya. Cuma dalam hal ini, dia tak sampaikan keberatan ke saya. Malah ke pihak ketiga," ujar Zudan. 

Saat ditanya apakah Zudan akan memenuhi permintaan Semarang, kalau keluhan disampaikan langsung, Zudan mengamini. Namun tentu akan melihat terlebih dahulu kebutuhan yang ada. 

"Logikanya, misal 4000 blanko untuk sepuluh hari. Itu bisa dihabiskan kalau printer ada dua di daerah tersebut. Karena maksimal satu printer mampu mencetak 200 (e-KTP) per hari. Jadi kalau kemampuan suatu daerah cetak 6.000 e-KTP dalam sebulan, enggak mungkin langsung didrop 60 ribu, enggak terpakai dong. Lebih baik sisanya dibagi ke daerah lain terlebih dahulu," ujar Zudan. 

Menurut Zudan, sistem mencicil blanko perlu diberlakukan, agar pencetakan lebih efektif. Mengingat pada periode sebelumya, sistem mendrop hingga banyak blanko ke satu daerah, tidak efektif. Karena mengakibatkan banyak blanko tidak terpakai dengan cepat. Sementara di daerah lain ada yang sangat membutuhkan.(gir/jpnn)