Golkar Merasa Masih Mesra dengan Demokrat
Senin, 29 November 2010 – 22:44 WIB
Idrus mengakui, reshuffle memang hak prerogatif presiden. Namun tanpa bermaksud mengintervensi hak presiden, Idrus mengatakan, keberadaan koalisi memang membawa konsekuensi tentang perlunya pertimbangan dari seluruh anggota koalisi dalam memustuskan hal-hal penting soal pemerintahan.
"Soal reshuffle sepenuhnya hak prerogatif presiden. Tapi, itu ada etikanya. Kalau Presiden ingin mengganti menteri yang dari partai politik tentu presiden tentu berkomunikasi dulu dengan ketua umum Golkar. Dan selama ini, itu belum terjadi. Jadi tidak mungkin itu," jelasnya.(fas/jpnn)