Golkar tak Haramkan Kadernya Masuk Pemerintahan Jokowi-JK

jpnn.com - JAKARTA - Rencana reshuffle kabinet membuka peluang terjadinya perubahan konstelasi politik nasional. Partai-partai yang berada di luar pemerintahan mungkin saja menyeberang jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercaya salah satu kader mereka untuk masuk kabinet.

Hal ini diakui oleh Wasekjen Partai Golkar versi Munas Bali Muhammad Misbakhun. Meski partainya selama ini jadi motor Koalisi Merah Putih (KMP), namun tidak diharamkan untuk masuk ke dalam pemerintahan. Bahkan, lanjutnya, hal tersebut sudah pernah diutarakan langsung oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie.

"Dalam satu pertemuan kami, ARB (Aburizal) pernah mengatakan bahwa tidak menutup adanya peluang Golkar ke dalam pemerintahan," ujar Misbakhun kepada wartawan di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/5).

Misbakhun berpendapat, semua partai memiliki hak untuk masuk ke pemerintahan. Namun, Golkar tidak mau kabinet hanya jadi alat untuk bagi-bagi kekuasaan. Ditegaskannya, Golkar bersedia masuk jika pertimbangannya masuk akal.

Meski begitu, dia belum bisa memastikan apakah Golkar akan bergabung jika Jokowi melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Mengingat, keputusan itu membutuhkan pertimbangan politik yang sangat matang. Apalagi, internal partainya sekarang masih dilanda perpecahan.

"Masih terlalu awal untuk mengasosiasikan Golkar (dengan pemerintah). Tapi peluang itu ada," pungkasnya. (dil/jpnn)