Gubernur Papua: Freeport Tak Punya Itikad Baik

jpnn.com - JAKARTA - Masalah PT Freeport Indonesia dengan masyarakat Papua kembali muncul. Kali ini Gubernur Papua Lukas Enembe melayangkan protes keras kepada Freeport atas kebijakan membangun smelter yang dinilai salah sasaran. Bukan membangun di Papua sebagai tempat eksplorasi, Freeport berencana mendirikan smelter Gresik, Jawa Timur.

"Menolak keras rencana Freeport Indonesia untuk membangun smelter di luar Provinsi Papua," ujar Gubernur Papua Lukas Enembe dalam keterangan pers di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (23/1). Dalam penyampaian keterangan pers itu, dia didampingi anggota Komisi VII DPR Tony Wardoyo dan perwakilan dari DPRD Papua. 
 
Lukas menyatakan, pembangunan smelter merupakan amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Berdasar UU itu, perusahaan eksplorasi diwajibkan membangun smelter sebagai bagian dari kebijakan pengembangan industri hilir. Namun, rencana Freeport membangun smelter di Gresik dinilai merugikan. Sebab, tidak ada nilai tambah bagi masyarakat Papua. "
 
"Freeport tidak memiliki iktikad baik untuk membangun integrasi industri pengolahan di tanah Papua," ujar dia. 
 
Lukas menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua memiliki posisi mendasar atas pembangunan smelter Freeport. Dengan membangun smelter, Freeport diharapkan bisa membangkitkan kawasan potensial di Papua, mengentaskan kemiskinan yang akut, membuka lapangan kerja, dan menguatkan kapasitas fiskal di Papua. "Sejak bercokol di tanah Papua pada 1967, investasi Freeport-McMoran tidak serius. Sangat rendah kontribusi dalam kapasitas fiskal daerah," ujarnya. 
 
Dalam pernyataan di sebuah media, Freeport beralasan bahwa smelter dibangun di Gresik karena waktu yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Freeport juga menyatakan, tidak ada kesiapan infrastruktur di Papua untuk membangun smelter yang diperkirakan menelan biaya Rp 25 triliun. Lukas lantas membantah anggapan itu. "Perlu diingat, UU Minerba dibentuk sejak 2009. Selama ini, Freeport tidak pernah mau bergerak," tegasnya, mengingatkan.
 
Lukas berharap pemerintah bisa ikut mengevaluasi rencana pendirian smelter di Gresik. Dia meminta pemerintah mengajak gubernur, Majelis Rakyat Papua, dan DPRD Papua untuk terlibat dalam negosiasi. "Kami berharap ada renegosiasi demi meraih kesepakatan win-win solution," tegas dia.
 
Tony, yang juga anggota DPR dari Fraksi PDIP, menambahkan, selaku anggota komisi VII yang membidangi energi, dirinya sependapat dengan Lukas. Tony berharap pemerintah mendengar permintaan gubernur Papua dan segera membahas rencana renegosiasi. "Kami meminta, jangan melangkah terlalu jauh dulu sebelum pemerintah Papua dan DPRD diberi kesempatan melakukan pembahasan dan pertemuan dengan Freeport," ujarnya. (bay/c11/fat)