Gubernur Ridwan Kamil Ajukan Rp60 Triliun Bangun Jabar 2021 80 Persen untuk Infrastruktur

“Kami mohon Jabar selatan ini jadi prioritas, jangan sampai Bandung maju, Bodebek maju tapi Jabar selatan kurang. Karena pelayanan dasar di Jabar selatan itu ada suatu daerah yang mau ngurus KTP itu harus delapan jam perjalanan,” ungkapnya.

Selain infrastruktur dan Jabar selatan, Gubernur juga berbicara pengembangan kawasan Segitiga Rebana dan perimbangan keuangan ke daerah.

Menurut Kang Emil, perspektif kepadatan penduduk saat ini tidak menjadi faktor dalam kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah Pusat untuk alokasi dana ke daerah. Dengan begitu, dana transfer daerah diterima daerah tidak sebanding dengan jumlah penduduk, karena didasarkan pada jumlah daerah kabupaten/kota.

“Ini perspektif bahwa kepadatan penduduk jarang diperhatikan dalam faktor perimbangan keuangan,” kata Kang Emil.

Dia menjelaskan, di Jawa Timur penduduk lebih sedikit 10 juta dari Jawa Barat tapi dana transfer ke kabupaten/kota Rp10 triliun lebih banyak dari Jawa Barat. “Dikali lima tahun ada Rp50 triliun besarnya dana masuk yang ke Jawa Timur dibanding kami yang daerahnya hanya 27 kabupaten/kota tapi penduduknya lebih banyak,” papar Kang Emil.

Untuk itu, menurut Kang Emil pemekaran daerah memang diperlukan. Namun, apabila pemekaran daerah masih belum bisa dilaksanakan karena moratorium, dia mengusulkan ada keadilan fiskal untuk daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduknya tinggi seperti Jabar.

“Jadi, pemekaran daerah itu diperlukan. Saya perjuangkan, saya komunikasikan. Maka satu-satunya solusi (kalau pemekaran daerah tidak bisa) adalah keadilan fiskal,” ujarnya.

Gubernur juga memaparkan konsep pembangunan kawasan Segitiga Rebana di rakor yang dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kang Emil mengatakan Jabar adalah salah satu daerah penyumbang agrerat pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian sebagian besar atau 60 persen industri manufaktur nasional juga ada di Jabar.