Guru Besar Antikorupsi Berharap Presiden Beri Pernyataan Keras

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Guru Besar Antikorupsi yang menyatakan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menghadapi Pansus Angket DPR, menyambangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kamis (6/7).

Mereka menemui Kepala KSP Teten Masduki, untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bersikap terkait Pansus Angket KPK.

Juru bicara Guru Besar Antikorupsi Asep Saefudin mengatakan, KPK merupakan salah satu lembaga yang diperlukan di tanah air. Sehingga, akademisi tidak setuju bila ada upaya melemahkan institusi pimpinan Agus Raharjo.

"Korupsi ini kan penyakit kronis yang harus di stop. Semua lembaga negara, semua komponen bangsa itu harus menyetop perilaku korup. Jadi kalau ada suatu lembaga negara justru malah melemahkan KPK justru kami pertanyakan," ujar Asep.

Dalam posisinya, para Guru Besar berbagai Perguruan Tinggi menginginkan DPR memberikan dukungan terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Bukan justru menggunakan hak angketnya yang dinilai cacat prosedur hingga metodologinya.

"Kalau diteruskan, (angket) akan ada cacat hasil. Kalau sudah jelas cacat hasil, sebaiknya dari sekarang pun tidak perlu dilanjutkan," tegas dia.

Karena itu, kata Asep, para Guru Besar meminta KSP menyampaikan dukungan mereka terhadap KPK kepada Presiden Jokowi. Dia berharap akan ada pernyataan keras dari Jokowi selaku kepala negara terkait masalah ini.

"Perlu ada statement dari kepala negara bahwa, jangan diganggu itu (KPK), karena sedang bekerja melakukan tugasnya. Jangan ada pembelokkan isu. Politik boleh, tapi harusnya politik mendukung kepada KPK. Jangan membelokkan isu," tambahnya.(fat/jpnn)