Hak Angket Seperti Nuklir, Bahaya Kalau Tak Diawasi

jpnn.com, JAKARTA - Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Umar Husin mengatakan hak angket yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti senjata nuklir yang sangat berbahaya jika tidak diawasi.

“Hak angket ini sebagai senjata (DPR). Itu seperti nuklir, yang tidak bisa berhenti,” kata Umar dalam diskusi Nasib KPK di Tangan Pansus, Sabtu (8/7) di Menteng, Jakarta Pusat. “Bahkan, dalam aturan soal angket yang lama, seandainya DPR bubar, angket itu tidak bubar,” tambahnya.

Karena itu, Umar sangat senang jika ada elemen masyarakat mengawasi kerja pansus hak angket KPK di DPR. “Bahaya kalau tidak diawasi. Kewenangan sangat kuat sehingga perlu diawasi,” katanya.

Umar berpendapat KPK yang juga memiliki kewenangan yang sangat kuat harus diawasi. Salah satu yang bisa mengawasi KPK adalah DPR. Dia menegaskan, KPK harus mempertanggungjawabkan semua tuduhan yang dialamatkan kepada komisi antikorupsi itu.

Semua rumor yang dialamatkan ke KPK harus diklarifikasi. “Kalau tidak diklarifikasi nanti dianggap benar,” katanya.
Kalau benar, harus ada proses pemulihan. Kalau tidak benar, tinggal dipertanyakan kenapa itu bisa terjadi. Bisa saja ada ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas.

Lebih lanjut Umar tidak sepakat jika ada pakar yang menyarankan KPK tidak usah datang memenuhi panggilan Pansus Angket. Kemudian, heran dia, pendapat itu kemudian diralat lagi menjadi datang saja tapi tidak usah ngomong. “Ngaco. Harusnya datang dan beri penjelasan (ke Pansus),” ungkapnya. (boy/jpnn)