Hakim Abaikan Tuntutan Jaksa, Pilih Pasal 156a Untuk Ahok

Selasa, 09 Mei 2017 – 11:05 WIB

Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang lanjutan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (11/4). Sidang lanjutan dengan agenda tuntutan tersebut ditunda hingga Kamis (20/4) karena jaksa penuntut umum belum siap dengan surat tuntutan. Ilustrasi by: Pool/Raisan Al Farisi/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memilih pasal 156 a KUHP terhadap perkara penodaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Memerhatikan fakta, maka majelis memilih dakwaan alternatif pertama (pasal 156 a KUH)),” kata Hakim Anggota Jupriadi membacakan pertimbangan majelis di persidangan PN Jakut di gedung Kementan.

Hakim menyatakan, Ahok diajukan ke persidangan oleh JPU dengan dakwaan alternatif. Yakni, alternatif pertama pasal 156 a dan alternatif kedua pasal 156 KUHP.

Adapun pasal 156a berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan,

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan pasal 156 a sudah terpenuhi.

Hal ini berbeda dengan tuntutan jaksa yang memilih pasal 156 KUHP.

(boy/jpnn)