Hamdan Zoelva: Perppu Pilkada Kewenangan Presiden

jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) enggan mengomentari rencana Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengeluarkan Perppu terkait Pilkada langsung. Perppu itu akan berisi 10 perbaikan dalam pilkada langsung yang diusung oleh

"Saya tidak mau mengomentari itu, itu kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Perppu," ujar Hamdan di kompleks parlemenn, Jakarta, Rabu, (1/10).

Hamdan mengaku terpenting ia sudah memberi saran sebelumnya pada Presiden untuk menaati konstitusi yang ada. Terutama terkait penandatanganan UU Pilkada yang telah disahkan melalui voting di paripurna DPR RI pekan lalu.

"Sesuai konstitusi UUD 45 tanpa tanda Presiden pun, UU itu tetap berlaku," tandas Hamdan. (flo/jpnn)