Harapkan Kantor Transisi Atasi Hambatan Transfer Pemerintahan

jpnn.com - JAKARTA - Banyak suara miring mengarah pada Kantor Transisi bentukan Joko Widodo-Jusuf Kalla selaku Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2014-209. Namun demikian, Kantor Transisi yang menjadi tradisi baru jelang peralihan pemegang tampuk kekuasaan itu justru bisa menjadi solusi untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang tak terselesaikan pada pemerintahan saat ini.

Penilaian itu disampaikan analis politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte. Menurutnya, Kantor Transisi justru menjadi awal bagi Jokowi untuk mulai merealisasikan janji-janjinya selama masa kampanye pemilu presiden lalu.

Philips bahkan menilai keberadaan Kantor Transisi penting untuk mengidentifikasi penyempitan (bottle neck) yang mengakibatkan hambatan bagi pembangunan.  “Bottle neck itu bisa berupa desain organisasi kementerian, ataupun aturan-aturan internal lembaga kepresidenan yang mempengaruhi jalannya kabinet dan pemerintahan,” katanya di Jakarta, Senin (25/8)

Lebih jauh Philips mengatakan, bottle neck itu juga bisa berupa hambatan dalam mentransisikan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono ke era Jokowi, terutama dalam hal kebijakan anggaran. Dalam kondisi itu, sambung Philips, Tim Transisi bisa memfasilitasi proses transfer pemerintahan dan pola anggaran dari pemerintahan lama.

“Dengan kata lain, dalam kaitan ini menjadi amat penting juga kooperasi pemerintahan lama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” urai Philips.

Sementara untuk posisi calon-calon menteri, Philips menyarankan Tim Transisi agar tidak menjadikannya sebagai prioritas. “Karena tugas terpenting dari Tim Transisi adalah menyiapkan frame work administratif dan pola-pola koordinasi antara lembaga yang berada di bawah kekuasaan presiden untuk memerintah lima tahun ke depan,” pungkas Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS itu.(ara/jpnn)