Hati-hati, Tragedi Mina Bisa Menjadi Komoditas Politik Internasional

jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah kalangan terus mendesak pemerintah Indonesia agar meminta pertanggungjawaban pemerintah Arab Saudi terkait tragedi Mina, Arab Saudi yang menewaskaan lebih dari seribu jamaah haji dari berbagai negara. Terutama meminta penjelasan otoritas Arab Saudi terkait kronologis musibah Mina dan membuka rekaman Closed-Circuit Television (CCTV) di Jalan Al-Arab 2014.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan sejauh ini kronologis terkait musibah Mina masih simpang siur. Jika tidak diungkap secara jelas, maka dikhawatirkan akan ditafsirkan secara berbeda. Apalagi, ada kecenderungan beberapa pihak yang menjadikannya sebagai komoditas politik di tingkat internasional.

“Sejauh ini kita menerima laporan bahwa ada 7000 kamera yang dipasang oleh otoritas Arab Saudi hampir di semua tempat penyelenggaraan ibadah haji termasuk di jalan Al-'Arab 204. Buka itu, ajak negara-negara Islam menontonnya,” kata Saleh di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/9).

Pelacakan terhadap kronologis tragedi Mina, menurut Saleh, sangat penting dikarenakan dua hal. Pertama, kronologis itu dapat menyelesaikan perdebatan dan kesimpang-siuran atas apa yang terhadi. Kedua, kronologis ini dapat dijadikan sebagai catatan kritis untuk memperbaiki pelayanan haji pada tahun mendatang.

Menurut Saleh, pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk ikut melakukan investigasi terhadap kronologis musibah tersebut. Sebab, jemaah haji Indonesia adalah terbesar di dunia yang menunaikan haji di Tanah Suci.

Selain itu, jemaah haji Indonesia termasuk jemaah yang banyak menjadi korban dalam peristiwa itu, sehingga pemerintah Indonesia perlu menjelaskan peristiwa itu secara terbuka pada keluarga korban dan masyarakat secara luas.

“Pemerintah kita tidak boleh hanya mengatakan bahwa ini takdir dari Allah,” ucap Saleh yang juga anggota Tim Pengawas haji DPR RI ini.

Lebih dari itu, kata dia, pemerintah perlu menyampaikan apa sesungguhnya yang terjadi. Sebab, tugas negara adalah melindungi segenap warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri.(fat/jpnn)