Hendropriyono: Selamanya Khilafah Tidak Kompatibel dengan NKRI
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang juga Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono mengatakan khilafah selamanya tidak akan kompatibel dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia beralasan, khilafah berbicara soal umat, sementara NKRI berbicara soal warganegara.
“Umat itu eksklusif, warganegara inklusif. Umat itu harus patuh pada khilafah, sedangkan warganegara boleh berbeda pendapat dengan pemerintahan negara,” kata Hendro sapaan Hendropriyono pada acara Temu Kader Kebangsaan Indonesia yang diselenggarakan Hendropriyono Strategic Conculting di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (8/4).
Lebih lanjut, Hendro menjelaskan khilafah berbicara tentang bagaimana menjadi manusia utama dari kacamata Islam. Sedangkan Republik Indonesia menjamin hak setiap orang untuk menjalani hidup sesuai dengan keyakinannya masing-masing selama masih dalam koridor praksis Pancasila.
Hendro juga mengungkapkan khilafah melindungi minoritas tetapi tidak melindungi hak politik mereka untuk dipilih menjadi pemimpin publik. NKRI menjamin hak setiap warga tanpa kecuali. “Ini membuat kita lebih banyak alternatif untuk mendapat pemimpin-pemimpin yang cakap dan kompeten,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hendro mendukung langkah pemerintah untuk menindak organisasi masyarakat (Ormas) yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila. Ia juga mengajak semua komponen bangsa untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme karena dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mantan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai yang tampil sebagai salah satu pembicara dalam diskusi ini menegaskan, paham radikalisme berakar pada kekeliruan dalam memahami agama Islam.
Ansyaad juga menyebut radikalisme dan terorisme menjadi ancaman global saat ini. “Ini menjadi fokus utama negara-negara Islam. Bahkan Raja Salman (Raja Arab Saudi-Red), datang ke Indonesia salah satunya adalah membahas masalah radikalisme,” katanya.(fri/jpnn)