Senin, 01 November 2010 – 21:11 WIB
JAKARTA--Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Badan Kepegawaian Nasional (BKN), membuat lembaga ini terus meningkatkan output kinerjanya. Bahkan institusi yang berada di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tersebut bertekad melakukan penghematan anggaran yang tertera dalam pagu BKN tahun 2011 hingga 10 persen.
Salah satu cara yang ditempuh BKN untuk melakukan penghematan adalah dengan menghentikan acara rapat-rapat yang tidak efisien. Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno berharap, efiensi juga dilakukan di semua instansi pemerintah, bukan hanya BKN. “Rapat-rapat yang tidak efisien harus dihindarkan. Karena ini masuk dalam area abu-abu,” ungkap Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno di Jakarta, Senin (1/11).
Demikian juga dengan biaya perjalanan dinas di instansi pemerintah yang menggunakan sistem ad cost harus dihemat, karena paling banyak dipergunakan untuk biaya tiket pesawat termasuk perjalanan ke luar negeri. "Kalau tidak urgen benar, sebaiknya ditunda saja perjalanan keluar negerinya," ucapnya.
Sementara itu mengenai banyaknya desakan agar UU Kepegawaian direvisi, menurut Eko, harus dikaji lagi. Mana UU yang perlu direvisi dan keuntungan dari implikasi UU yang sudah ada. "BKN harus mempunyai konsep yang jelas dan memerlukan dukungan anggaran yang memadai, “ pungkasnya.
(esy/jpnn)
JPNN.com 
