Hmmm..Anak Buah Wiranto Kaitkan Tax Amnesty dengan Gedung Baru DPR

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR Dadang Rusdiana mendukung sikap Presiden Joko Widodo memperpanjang moratorium pembangunan gedung baru kementerian dan lembaga, termasuk gedung DPR RI.

Dukungan ini tidak lepas dari kondisi anggaran yang tidak memadai. Karenanya, Dadang mendorong pemerintah lebih memprioritaskan percepatan pembangunan insfrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Saya sepakat (moratorium). Fokus saja percepatan infrastruktur agar mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka menekan biaya logistik kita yang relatif masih rendah daya saing dibanding negara Asean lainnya," kata Dadang kepada wartawan di Jakarta, Rabu 2/3).

Di sisi lain, ia menyoroti tidak tercapainya target penerimaan pajak. Ditambah lagi belum jelasnya regulasi soal tax amnesty atau pengampunan pajak yang diharapkan bisa menyumbang pemasukan besar bagi negara.

"Target pajak yang tidak mungkin tercapai, RUU Tax Amnesty yang masih ditolak DPR, maka salah satu cara, ya moratorium pembangunan gedung selain mengurangi belanja yang tidak prioritas," jelasnya.

Dalam konteks pembahasan RAPBN Perubahan, Dadang menyarankan adanya review terhadap APBN murni 2016, supaya ada perbaikan terhadap kondisi fiskal. Kecuali, presiden menempuh kebijakan menambah utang dengan konsekuensi opini buruh buat presiden.

"Perkiraan defisit APBN berjalan sekitar 250 triliun membuat kita harus membongkar semua belanja yang tidak perlu," pungkasnya.(fat/jpnn)