Honorer K2: Kami Tunggu Gebrakan Pak Jokowi Sebelum Pilpres

Jumat, 27 Juli 2018 – 14:00 WIB

Mereka menuntut Pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan, yang berstatus sukarelawan, tenaga harian lepas, honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS, yang bekerja di seluruh bidang, untuk menjadi pegawai tetap negara. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Seluruh honorer K2 (kategori dua) saat ini menantikan gebrakan Presiden Joko Widodo.

Mereka berpendapat, hanya Jokowi yang menjadi penentu nasib mereka menjadi CPNS atau tidak.

"Sekarang ini jalan satu-satunya ada di presiden. Kami yakin, kalau presiden keluarkan perintah tidak ada satupun menteri yang akan menentang," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara Said Amir kepada JPNN, Jumat (27/7).

Said menegaskan, 8000 honorer K2 di Malut dan ratusan ribu di semua daerah menantikan kebijakan presiden.

Presiden sudah berjanji akan menyelesaikan honorer K2 jika sudah ada yang akan ditetapkan.

"Ini saatnya presiden menunjukkan keseriusannya berpihak kepada honorer K2. Kami juga kan warga negara Indonesia yang sudah mengabdi puluhan tahun. Paling tidak hargailah jasa kami," tuturnya.

Bila revisi UU ASN masih panjang, lanjut Said, honorer K2 mendesak presiden segera mengeluarkan kebijakan yanh bisa dijadikan dasar penyelesaian tahun ini. Honorer K2 tidak mau lagi diulur hingga 2019.

"Kami menunggu Pak Jokowi sampai batas sebelum pendaftaran capres/cawapres. Kalau belum ada gebrakan apa-apa ya lewat, say goodbye deh," cetusnya. (esy/jpnn)