Ibarat Api Dalam Sekam: Ada Pejabat Gotong Uang Rp2,5 M, Preman, dan SARA

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai situasi menjelang pilkada serentak pada 9 Desember 2015 tampak relatif aman dan kondusif. Namun jika dicermati, situasi ini ibarat api dalam sekam.

"Sewaktu-waktu bisa terbakar dan meledak menjadi konflik. Sebab begitu banyak masalah di balik pelaksanaan pilkada serentak, antara lain isu politik uang, isu SARA, ketidaksiapan untuk kalah, dan dugaan kecurangan lainnya," kata Neta S Pane, Selasa (8/12).

Polri menurut Neta harus mencermati situasi ini sehingga bisa melakukan antisipasi agar konflik tidak terjadi.

Terutama pascapenghitungan suara. Isu dugaan politik uang sudah muncul di beberapa daerah seperti di Natuna, Kepri, seorang pejabat daerah setempat berinisial K diperiksa Polsek Serasan pada 2 Desember 2015 lalu karena kedapatan membawa masuk uang Rp 2,5 miliar lewat pelabuhan.

Diduga uang itu akan digunakan untuk politik uang di Pilkada Serentak. "Polda Kepri diharapkan mengusut tuntas kasus ini agar tidak menjadi potensi konflik di daerah," ujar Neta.

Begitu juga di Solo, Jawa Tengah lanjutnya, spanduk-spanduk SARA sempat bertebaran, diharapkan polisi bertindak tegas dan menertibkan spanduk tersebut sebelum konflik muncul akibat spanduk itu.

"Yang tak kalah penting para calon kepala daerah yang didukung ormas dan kelompok preman tertentu perlu dicermati agar tidak menimbulkan gangguan pasca penghitungan suara," tegasnya.

Polri kata Neta, perlu bekerja ekstra keras dalam mengamankan pilkada serentak. Bagaimana pun even ini merupakan sejarah baru demokrasi Indonesia yang perlu diamankan secara maksimal. Lancar dan suksesnya pelaksanaan pilkada serentak menjadi pertaruhan profesionalisme Polri dan menjadi pertaruhan pribadi Kapolri Badroeddin Haiti sebelum memasuki masa pensiun tahun ini.

"Untuk itu deteksi dan antisipasi dini terhadap potensi gejolak di berbagai daerah yang melaksanakan pilkada serentak perlu dilakukan dengan maksimal. Kapolsek, Kapolres dan Kapolda tidak boleh lengah dan kecolongan. Mabes Polri tampaknya perlu terus-menerus mengingatkan para kapolsek, kapolres, dan kapolda agar mengawasi wilayah tugasnya dengan maksimal," pungkasnya.(fas/jpnn)