Imbau WNI di Bangkok tak Pakai Kaos Merah dan Kuning

jpnn.com - KONFLIK politik yang terjadi di Thailand menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Di Jakarta, pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan atas aksi kudeta militer yang terjadi di Thailand. Melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Indonesia menyerukan kepada militer Thailand dan berbagai elemen sipil agar segera memulihkan situasi politik di sana. 

”Tanpa bermaksud mencampuri perkembangan dalam negara Thailand, sebagai bagian dari masyarakat ASEAN, perkembangan di Thailand patut menjadi kepedulian Indonesia di ASEAN,” tutur Marty dalam rilis resmi Kementerian Luar Negeri kemarin.

Melihat situasi Thailand yang masih belum menentu tersebut, pihak KBRI di Bangkok juga mengimbau masyarakat Indonesia yang ingin mengunjungi Thailand untuk menunda perjalanan. 

Sementara itu, untuk WNI di sana, KBRI meminta tidak menggunakan atribut atau pakaian berwarna merah, kuning, atau hitam yang bisa disalahtafsirkan sebagai bagian dari kelompok yang bertikai. 

Seperti diketahui, pertikaian politik yang tak kunjung selesai di Thailand mulai berimbas pada kehidupan sehari-hari warganya. Tampilnya militer sebagai pengendali kekuasaan memunculkan beberapa aturan otoriter. Misalnya, kampus dan sekolah diliburkan serta seluruh kompetisi olahraga dihentikan.

Pihak militer mengedarkan edaran ke kampus dan sekolah di seluruh negeri agar kegiatan belajar-mengajar diliburkan mulai Jumat (23/5) hingga Senin (26/5). Perintah yang mengatasnamakan komite perdamaian itu mengkhawatirkan kalangan pelajar terlibat aktivitas demonstrasi di jalan yang bisa menimbulkan kekacauan.

Tak hanya mengintervensi otoritas pendidikan, junta militer Thailand juga memerintah pengelola Liga Primer Thailand (TPL) menghentikan kompetisi sepak bola yang sedang berlangsung. Akibatnya, seluruh pertandingan pada akhir pekan ini ditunda hingga batas waktu yang tak jelas.

Melalui situs resmi, pengelola TPL menyatakan, penundaan itu tidak hanya berlaku di TPL, tapi juga Divisi I Liga Thailand. ”Berdasar keputusan Dewan Perdamaian Nasional dan Ketertiban Pertahanan Nasional yang ingin mengembalikan perdamaian bagi warga Thailand, TPL melihat situasi ini tidak memungkinkan dan tak aman bagi atlet, pelatih, tim, serta para suporter,” bunyi pernyataan TPL. (ap/bbc/mia/mas/kim)