Ingatkan Institusi Hukum Tak Campuri Ketidakpastian Politik

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap ke depan semua lembaga-lembaga hukum tidak lagi bermain politik. Semua institusi hukum menurutnya harus taat pada aturan hukum yang ada dan tidak lagi bermain di wilayah yang bukan menjadi kewenangannya.

"Saya harap ini terakhir kali institusi hukum bermain-main di wilayah politik. Kasus Budi Gunawan (BG) ini harus menjadi pelajaran berharga bahwa institusi hukum tidak lagi mencampuri urusan politik," kata Fahri, ketika dihubungi wartawan, Minggu (18/1).

Wilayah politik lanjutnya adalah wilayah yang tidak pernah ada kepastian, sementara wilayah hukum adalah wilayah yang seharusnya ada kepastian. Oleh karenanya menurut Fahri, dikenal istilah kepastian hukum dan ketidakpastian politik.

"Karena itulah institusi hukum minimal harus mendekati arah kepastian hukum dan bukan malah membuat hukum menjadi kacau balau. Jangan institusi hukum mendekati wilayah ketidakpastian politik," harapnya.

Kalau situasi politik sedang tidak pasti, menurut Fahri, situasi hukum tidak boleh terpengaruh. Hukum harus berdiri sendiri dan tidak boleh tergantung pada situasi politik yang tidak pasti.

"Kalau hukum ikut-ikutan tidak pasti mengikuti politik, maka semua akan berantakan. Makanya para pemangku kepentingan di institusi hukum, jangan malah ikut-ikutan berpolitik. Mereka punya panduan aturan hukum yang pasti dan tidak boleh mengikuti dunia politik yang tidak punya kepastian," pungkasnya.(fas/jpnn)