Ingatkan Jokowi Konsisten Pilih Menteri Berdasar Catatan KPK

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah nama yang masuk dalam daftar calon menteri di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masuk dalam kategori ‘merah’ berdasar catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karenanya, Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak memilih pembantu di kabinet yang berpotensi bermasalah secara hukum di kemudian hari.

Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), AA Ari Dwipayana, Presiden Joko Widodo  -panggilan tenar Joko Widodo- harus memastikan kabinet yang dibentuk nanti tak terbebani dengan masalah hukum karena ada menteri yang dijerat KPK. "Ini juga penting untuk menghindari pemerintahan baru dari beban-beban yang tidak perlu, sehingga pemerintahan bisa langsung bekerja," ujar Ari daam keterangan kepada wartawan, Rabu (22/10). 

Ari pun mengingatkan Jokowi agar konsisten mengacu temuan KPK dan PPATK dalam menyaring calon menteri. Artinya, lanjut Ari, demi mewujudkan kabinet yang handal dan kredibel maka tidak ada pilihan lain bagi  Jokowi selain mencoret nama calon menteri yang masuk kategori merah berdasarakan catatan KPK dan PPATK. 

"Political will (itikad politik, red) presiden untuk melibatkan KPK dan PPATK dalam proses seleksi menteri harusnya bukan bagian dari  aksesori, melainkan sebagai komitmen untuk membangun kabinet yang kredibel," tanda Ari. 

Menurut Ari, keinginan Jokowi membentuk kabinet yang handal, kredibel dan bekerja juga menjadi harapan publik. Karenanya, jangan sampai kabinet justru jadi sarana berlindung diri bagi figur yang bermasalah karena kasus korupsi. 

"Isu utamanya adalah bagiama presiden bisa menangkap harapan publik untuk membentuk kabinet yang handal, bekerja dan kredibel. Inilah dasar mengapa pelibatan KPK dan PPATK bagian dari harapan itu," pungkasnya.(ara/jpnn)