Ini Alasan Kubu Ical Berhak Gelar Rapimnas

jpnn.com - JAKARTA - ‎Kepengurusan DPP Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie dinilai memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas)  di Kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta Barat, 23-25 Januari.

Pasalnya, kepengurusan Ical kata Pengurus Dewan DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Robi Anugrah Marpaung, merupakan hasil kesinambungan dari kepengurusan periode sebelumnya.

"Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga menyebutkan hasil Munas Bali sah dan memiliki kekuatan hukum dan hasil Munas Ancol tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum," ujar Robi, Sabtu (23/1).

Selain itu, putusan PN Jakarta Utara tersebut kata Robi, juga telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

"Jadi berdasarkan fakta tersebut, secara hukum yang berhak melaksanakan dan atau menjalankan partai Golkar adalah kepengurusan hasil Munas Bali Pimpinan Aburizal Bakrie," ujarnya.

Robi juga menilai Muladi tidak lagi berhak mengatasnamakan Ketua Mahkamah Partai Golkar. Karena terkait sengketa kepengurusan Partai Golkar, mahkamah partai yang dahulu pimpinan  Muladi telah bersidang dan telah menyerahkan kewenangannya ke pengadilan dan saat ini prosesnya tengah berada di tingkat kasasi.

"‎Jadi sebaiknya semua kader menghormati putusan dan proses hukum yang sedang berjalan," kata Robi.(gir/jpnn)