Ini Dia Anak Baru Paling Tajir di Kabinet Kerja

Rabu, 12 Agustus 2015 – 20:13 WIB

kiri-kanan : Thomas Lembong, Luhut Binsar Pandjaitan, Darmin Nasution, Rizal Ramli, Pramono Anung dan Sofyan Djalil berfoto bersama disela pelantikan 6 Menteri baru hasil reshuffle Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8). keenam menteri tersebut antara lain Darmin Nasution yang menjabat Menko Perekonomian, Rizal Ramli yang menjabat Menko Kemaritiman, Pramono Anung yang menjadi Seskab, Sofyan Djalil yang menjadi Kepala Bappenas, Luhut Binsar Pandjaitan yang menjadi Menko Polhukam, dan Thomas Lembong yang menjadi Mendag. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Di antara anggota anyar Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mungkin termasuk yang paling sejahtera kehidupannya. Bagaimana tidak, pengganti Sofyan Djalil itu tercatat memiliki harta kekayaan Rp 30.173.191.556 (Rp 30,1 miliar).

Angka tersebut berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diserahkan Darmin ke KPK pada tahun 2013 lalu. Ketika itu dia baru saja lengser dari jabatan sebagai gubernur Bank Indonesia.

Darmin diketahui memiliki belasan bidang tanah yang tersebar di Depok, Bekasi, Bogor, Jakarta, Mandailing dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Jika diuangkan nilai aset-asetnya itu mencapai Rp 17 miliar.

Sementara untuk harta bergerak, Darmin memiliki mobil Toyota Kijang Innova, Toyota Alphard, dan Toyota Camry yang nilai totalnya adalah Rp 1,2 miliar. Sementara itu, untuk harta bergerak lainnya berupa logam mulai, batu mulia, barang-barang seni dan antik besarnya Rp 584.000.000. Mantan Deputi Gubernur Senior BI ini juga memiliki giro dan setara kas lainnya sebesar Rp 11 miliar.

Jika dibandingkan dengan "anak baru" di Kabinet Kerja lainnya, kekayaan Darmin ini sangat mencolok. Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung tercatat sama-sama memiliki harta senilai Rp 8 miliar.

Sementara Menteri Perdagangan Thomas Lembong tidak diketahui nilai harta kekayaanya. Pengusaha muda itu belum pernah menyerahkan LHKPN ke KPK. Pasalnya, baru kali ini dia menjadi penyelenggara negara. (dil/jpnn)