Ini Kandidat Menteri dari NasDem dan Hanura

jpnn.com - JAKARTA - Partai Nasdem dan Partai Hanura dikabarkan juga sudah mengajukan beberapa nama untuk duduk sebagai menteri di kabinet Jokowi-JK.

Khusus untuk Nasdem, beredar nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Ferry Mursydan Baldan dan Ketua DPP Nasdem Siti Nurbaya. Sedangkan, Hanura dikabarkan mengajukan nama Ketua DPP Yuddy Chrisnandi.
    
Dari kekuatan di luar parlemen, muncul harapan agar kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki peran besar dalam penentu kinerja pemerintahan lima tahun mendatang. Khususnya, terkait kondisi politik yang terjadi dewasa ini.

Menteri bentukan Jokowi-JK dituntut untuk bisa bekerja efektif, dan tidak mudah terpengaruh dalam mekanisme lobi politik yang selama ini berlangsung di DPR.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang dalam diskusi di Jakarta, kemarin (11/10).

Salang menilai, jika dirasa program yang dibawa memiliki manfaat pro-rakyat, menteri pilihan Jokowi harus mampu mempertahankan konsistensi program itu.
      
”Menteri harus berani bertarung dengan DPR. Karena selama ini, ketika ada tekanan, ajakan negosiasi, selama ini selalu nurut,” ujar Salang.
      
Menurut Salang, ajakan negosiasi bisa mempengaruhi keputusan akhir dari sebuah program. Masyarakat dalam hal ini bisa menjadi pengawas, dari proses yang dilakukan antara kabinet Jokowi-JK dengan parlemen.

”Kalau menteri siap bertarung, menurut saya harus diapresiasi. Ini justru akan membuat demokrasi kita semakin sehat,” ujarnya.
      
Salang meminta Jokowi-JK tidak bersikap seperti Presiden sebelumnya. Salah satu kecenderungannya, upaya para presiden untuk menguasai parlemen, terutama DPR. ”Kunci pemerintahan Jokowi bukan di parlemen, tetapi di kabinet,” ujarnya menegaskan.
      
Karena itu, para menteri Jokowi-JK harus mampu menghadapi parlemen, dengan bisa menghindari bujuk rayu DPR. Utamanya, potensi perselingkuhan dalam hal permainan anggaran.
      
”Kalau (Jokowi-JK) ingin menguasai parlemen, itu pendekatan konvensional. Tidak ada bukti kalau menguasai parlemen, bahwa pemerintahan akan aman,” ujarnya. Sebagai contoh, kekuasaan Presiden SBY sebesar 75 persen di parlemen, juga tidak mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap program pro rakyat dan penegakan anti korupsi.
      
”Pak SBY yang menguasai parlemen juga hancur karena Century,” ujarnya memberi gambaran.
      
Salang menilai, Jokowi-JK dapat melewati gangguan dari parlemen selama pemerintah yang nantinya terbentuk memiliki kreativitas di mana para menteri mampu membangun sentimen positif untuk publik.

”Selama program-program pro-rakyat Jokowi diwujudkan maka pemerintahan meraih dukungan penuh dari publik dan DPR tidak mampu mengusiknya,” tandasnya. (dyn/bay)