Ini Ketidakwajaran Pengajuan Nama Budi Gunawan versi Kompolnas

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebut bahwa awal ditetapkannya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri melalui proses yang hanya membutuhkan waktu satu hari saja.
 
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Kompolnas Adrianus Meliala, usai memantau proses fit and proper test Budi di Komisi III DPR, Jakarta, kemarin (14/1).

Adrianus menyatakan, Kompolnas sejatinya belum mengirim surat resmi kepada Presiden terkait rekomendasi calon Kapolri.
 
"Kami baru sebatas membaca sinyal dan gelagat, akan ada pergantian Kapolri. Kamis (8/1) pekan lalu, kami melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno selaku Ketua Kompolnas," kata Adrianus.
 
Data yang disampaikan Kompolnas itu, kata Adrianus, baru sebatas laporan tertulis saja. Data itu ternyata langsung disampaikan oleh Tedjo kepada Presiden Joko Widodo di istana negara.

"Sore harinya, Menko menyampaikan data itu ke Presiden. Begitu mendengar data kami, Presiden langsung membuat surat (pencalonan Budi sebagai Kapolri) esoknya ke DPR," kata Adrianus.
 
Kriminolog Universitas Indonesia itu mengaku, pihaknya kaget dengan cepatnya keputusan Presiden menyampaikan calon Kapolri itu. Ini karena, Kompolnas belum membuat surat resmi atas rekomendasi pencalonan Kapolri. Adrianus juga menyebut bahwa Kompolnas belum melakukan persiapan matang terkait data-data yang diajukan.
 
"Kami belum melakukan klarifikasi, proses wawancara. Bayangan kami sejatinya baru pada Februari disampaikan," ujarnya.

Dengan permintaan yang cepat itu, Kompolnas pada Kamis malam langsung membuat surat kilat, demi menyatakan adanya rekomendasi Budi Gunawan sebagai Kapolri. "Kami mengamankan secara legalitas," ujarnya.
 
Terkait adanya rekening gendut, Adrianus menyatakan bahwa Kompolnas tahu ada hasil pemeriksaan Barekskrim Polri terkait itu. Namun, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari Kompolnas. Dengan penetapan Budi sebagai tersangka, Adrianus sejatinya berharap DPR bisa menolak pencalonannya sebagai Kapolri. Namun, kenyataan berkata lain.
 
"Menurut saya, proses (fit and proper test Budi Gunawan) cepat sekali. Memang tidak rumit, walau saya akui pertanyaannya serius. Ini session tercepat seleksi Kapolri dibandingkan Timur Pradopo dan Sutarman," tandasnya.
 
Sementara itu, Anggota Kompolnas M Nasser kini tidak lagi mendukung pencalonan BG setelah dia ditetapkan tersangka. Meskipun, awalnya Kompolnas memasukkan nama BG dalam sembilan jenderal bintang tiga calon kapolri.
 
"Secara pribadi, saya mengusulkan agar Presiden tidak melantik calon Kapolri yang sudah menjadi tersangka di KPK," ujar Nasser saat dikonfirmasi kemarin. menurut dia, Kompolnas siap apabila Presiden meminta dicarikan pengganti BG.    
 
Dia menuturkan, saat mengajukan nama-nama calon kapolri, pihaknya juga sudah memasukkan berbagai pertimbangan ketika memasukkan nama BG. Termasuk, informasi terkait rekening gendut. Hasilnya, dugaan rekening gendut BG dinyatakan clear.
 
Pada 2013 nama BG juga muncul dalam calon kapolri pengganti Timur Pradopo. Menurut Nasser, kala itu pada 26 Juli 2013 Kompolnas sudah meminta bantuan KPK, PPATK, dan Komnas HAM untuk menelusuri rekam jejak para calon kapolri termasuk BG.

"Sampai saat ini kami tidak dijawab. Mungkin jawaban itu dikirim ke Presiden, tapi kami tidak tahu," lanjutnya.
 
Kalau saja waktu itu KPK memberi rekomendasi kompolnas agar tidak mencalonkan BG, pasti pihaknya akan mematuhi. "Telepon saja, pak, yang ini jangan diajukan. Kan beres. Kami juga akrab dengan KPK," tutur pria yang juga dokter spesialis kulit dan kelamin itu.
 
Karena itu, setelah KPK menetapkan BG sebagai tersangka, dia merekomendasikan agar presiden membatalkan pelantikan BG. Nasser tidak sepakat apabila Kapolri memimpin dalam kondisi dia menjadi tersangka sebuah kasus.
 
Nasser menambahkan, alasan penggantian Kapolri yang begitu cepat adalah kinerjanya yang tidak kunjung membaik. Banyak janji saat fit and proper test di DPR yang tidak terealisasi. Di antaranya, penindakan polisi nakal, hingga komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
   
Anggota Kompolnas lainnya, Edi Hasibuan, mengatakan sinyal Presiden ingin mengganti Kapolri sudah muncul sejak November. Pihaknya pun segera proaktif menelusuri rekam jejak para jenderal bintang tiga. Rapat terakhir dilakukan Senin (5/1), dan pada Kamis Malam Presiden mengajukan nama BG ke DPR.
 
Disinggung mengenai alasan penggantian Sutarman yang begitu cepat, Edi mengiyakan bahwa Presiden tidak memberikan alasan spesifik. "Kebutuhan organisasi dan alasan regenerasi kata Presiden," ucapnya. Karena sinyal pergantian sudah muncul, maka pihaknya pun membantu mencarikan calon Kapolri. (bay/byu)