Ini Penyebab Program Desa Ngadat

jpnn.com - JAKARTA - Hasil monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan sejumlah hal yang menjadi penghambat pelaksanaan program desa. Padahal anggaran dana desa yang telah ditransfer dari pusat ke daerah, sebagian besar telah digelontorkan ke rekening desa.

Antara lain terkait penyaluran dana desa, sejumlah daerah mencairkannya tidak sekaligus, namun per termin. Sehingga menurut sejumlah kepala desa, cukup mengganggu. Karena banyak program yang membutuhkan anggaran secara cepat.

"Jadi mereka inginkan dana turun dari kabupaten/ kota tidak per termin. Karena desa itu misal lagi bangun sesuatu harus selesai langsung. Tahu-tahu anggaran habis, mesti tunggu lagi. Ini justru per termin jadi lama," ujar Tjahjo, Senin (28/9).

Akibat kondisi yang terjadi, tingkat penyerapan dana desa hingga saat ini, kata Tjahjo, baru menyentuh angka 40 persen dari total Rp 20,7 triliun dana desa yang dianggarkan dalam APBN 2015.

"(Temuannya,red)‎ baru ada di beberapa desa. Tapi s‎aya yakin seluruh kepala daerah komit mengenai pencairan. Tidak ada potongan dan tidak berani menghambat. Semuanya (kepala daerah,red) menyatakan oke-oke sanggup. Jadi soal ada case (kasus,red) itu sesuatu yang wajar," ujar Tjahjo.

Untuk memercepat penyerapan dana desa, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menilai ada beberapa langkah yang perlu dicermati. Selain dana jangan dicairkan secara bertahap, para kepala desa juga harus berani menganggarkn program pembangunan yang tepat guna.

"Penyusunan perencanaan harus simple. Dari hasil monitoring tim ke beberapa provinsi, justru memerlihatkan penyaluran dana desa di kepulauan justru tidak sulit. ‎Waktu ke Saumlaki (Maluku,red) itu separuh sudah dicairkan. Setelah ada SKB (Surat Keputusan Bersama 3 Menteri,red) juga agak memercepat," ujar Tjahjo. (gir/jpnn)