Ini Saran Pengamat ke Golkar agar Tak Salah Pilih Ketum

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Sarwi Chaniago mengingatkan Partai Golkar agar bertindak cermat dalam memilih ketua umum pengganti Setya Novanto. Partai berlambang beringin itu harus bisa memilih ketua umum yang tidak mengusung ambisi pribadi, tapi benar-benar mampu membawa aspirasi kader di akar rumput dan masyarakat luas.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting itu mengatakan, siapa pun ketua umum Golkar nanti memiliki tugas berat untuk memulihkan citra partai pemenang Pemilu 2004 tersebut. “Ketua umum yang baik untuk Golkar saat ini adalah yang tidak punya agenda pribadi, tapi agenda bersama kader. Jadi ketua umum Golkar bukan karena membawa kepentingannya, tapi demi kepentingan sebagian besar kader di grass root,” kata Pangi, Rabu (6/12).

Dia menambahkan, Golkar saat ini membutuhkan figur yang mampu menyatukan. Maka itu, Golkar butuh orang yang sudah terbukti mampu membawa partai berlambang beringin hitam itu tanpa perpecahan.

Analis politik yang akrab disapa dengan panggilan Ipang itu menambahkan, sejauh ini di bursa calon ketua umum Golkar memang sudah beredar nama Airlangga Hartarto yang juga menteri perindustrian di Kabinet Kerja. Namun, Ipang meyakini Presiden Joko Widodo tak akan memberikan privelese untuk Airlangga.

“Presiden jokowi hanya memberi izin terkait pencalonan Airlangga, tapi soal mekanisme (pemilihan ketua umum, red) dikembalikan ke internal Partai Golkar. Jokowi tentu akan memegang komitmen agar menterinya tidak rangkap jabatan,” ulasnya.

Sebelumnya pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Leo Agustino juga mengatakan, Presiden Joko Widodo yang bukan kader Golkar justru harus berhati-hati mencermati berbagai upaya untuk menariknya ke masalah internal partai berlambang beringin itu. Sebab, siapa pun ketua umum Partai Golkar pasti punya ambisi pribadi.

“Saya tidak terlalu bersepakat apabila ketum partai tidak punya agenda pribadi. Secara tersurat sangat mungkin mereka akan menyatakan arah kebijakan yang mereka ambil berasal dari aspirasi akar rumput, tapi implementasinya selalu saja akan ada agenda balik layar yang tidak pernah kita ketahui,” ulasnya.(boy/jpnn)