Inilah Capaian Kinerja Kementerian PUPR selama 2,5 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Adang Saf Ahmad menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2015-2019, infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah dalam pembangunan nasional. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan antarwilayah serta memangkas gap sosial-ekonomi masyarakat.

Menurutnya, konektivitas antar-wilayah akan memangkas kesenjangan antar-daerah sehingga Kementerian PUPR menggenjot pembangunan infrastruktur. "Selama 2,5 tahun terakhir Kementerian PUPR telah berhasil melakukan pembangunan infrastruktur," ujar Adang pada diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar Kementerian Komunikasi di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Sabtu (19/8). 

Pembangunan infrastruktur yang nyata terlihat adalah penyelesaian dan pengoperasian ruas tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang akan mencapai 568 kilometer pada akhir 2017. Selain itu, ada proyek pembangunan jalan perbatasan Papua, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur.

Adang menambahkan, Kementerian PUPR di bawah komando Menteri Basuki Hadimuljono juga telah membangun sejumlah infrastruktur pendukung lain guna meningkatkan daya saing antarwilayah. Antara lain penyelesaian pembangunan tujuh bendungan, tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta hunian dalam rangka program satu juta rumah yang telah mencapai dua juta unit. 

Efeknya, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berdasar penilaian World Economic Forum (WEF) meningkat dari 72 pada 2015 menjadi 62 pada 2016 dan terakhir 60 pada 2017. "Dengan gencarnya pembangunan infrastruktur tersebut Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia berdasarkan WEF mengalami kenaikan," ucapnya. 

Untuk 2018 kata Adang, pemerintah telah mengalokasi belanja infrastruktur sebesar Rp 409 triliun dari total belanja Rp 2.204 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, bendungan, perumahan dan permukiman.

Selain itu, infrastruktur lain yang akan dibangun adalah jalur kereta, bandara, serta infomasi dan telekomunikasi. Dalam RAPBN 2018, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran Rp106,9 triliun.

Anggaran tersebut akan dialokasikan pada empat sektor prioritas.  Yaitu peningkatan konektivitas (Rp 41,3 triliun), ketahanan pangan dan air (Rp 37,3 triliun), permukiman (Rp 15,9 triliun) dan perumahan (Rp 9,6 triliun).(gir/jpnn)