Inilah Capaian Reformasi Birokrasi 2016

"Terkait G2G, kami tengah memacu penerapan e-office, e-performance based budgeting dan pelayanan kepegawaian online. Untuk G2B, kami terus mendorong sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi berbasis elektronik. Demikian juga untuk G2C, kami terus mengoptimalkan Samsat online, e-KTP, SIM online maupun Paspor online," tegas Menteri Asman.

Untuk menggenjot pelayanan publik di daerah, selain terus menggelar kompetisi inovasi pelayanan publik, saat ini sudah dibentuk role model pelayanan publik di 59 kabupaten/kota.

Prioritas utamanya adalah untuk pelayanan kependudukan dan catatan sipil (Dinas Dukcapil), pelayanan kesehatan (RSUD dan Puskesmas), pelayanan perijinan (PTSP), dan pelayanan SIM dan SKCK (Polres).

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai rata-rata untuk pelayanan di Pemerintah Daerah 71,50, sedangkan nilai rata-rata untuk pelayanan di Polres 72,84.

Di sisi lain, Menteri Asman juga menyampaikan prioritas atau quick wins agar capaian reformasi birokrasi tahun 2017 jauh lebih baik, antara lain percepatan penerapan e-government, penyederhanaan lembaga Diklat ASN, dan perampingan jumlah LNS.

Integrasi data kepegawaian di K/L/Pemda dengan BKN dan Kementerian PANRB, membangun ASN sebagai perekat NKRI, implementasi sistem merit, menjaga netralitas ASN dalam Pilkada serentak, pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik, optimalisasi SP4N, serta replikasi inovasi pelayanan publik.

Selain itu, agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan optimal, perlu kontrol sosial dari masyarakat.

Karenanya, Kementerian PANRB bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman, tengah menguatkan Sistem Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Nasional (SP4N), antara lain melalui pengelolaan LAPOR!.