Investor AS Lirik Panas Bumi Lapindo

Rabu, 09 Juli 2008 – 08:27 WIB

Kawasan yang tergenang lumpur Lapindo di Sidoarjo. Foto: JP

JAKARTA – Bencana semburan lumpur di kawasan eksplorasi Lapindo Brantas ternyata mengandung potensi bisnis besar. Buktinya, perusahaan energi asal Amerika Serikat Vlocity Holding Inc berencana membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) dengan nilai investasi USD 5,2 miliar (sekitar Rp 47 triliun) di kawasan lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur.

CEO Vlocity Holding Taswin Tarib mengatakan, kawasan semburan lumpur Lapindo Brantas diperkirakan menyimpan potensi panas bumi yang mampu membangkitkan listrik 2.000 megawatt (MW). Listrik itu akan dihasilkan dengan empat pembangkit lorong vertikal (vertical tunnels) yang teknologinya dimiliki Sirex PHS asal AS dan Turbo Jacks asal Jerman. “Vlociti akan bertindak sebagai penyandang dana,” ujar Taswin usai mempresentasikan rencana investasinya di Kantor Wakil Presiden Selasa (8/7).

Selain bebas polusi, pembangkit yang akan memanen panas bumi 500 derajat Fahrenheit pada kedalaman 20 kilometer (sekitar 1.250 mil) tersebut akan menghasilkan listrik murah pada kisaran harga Eur 2-3 sen per kilowatt hour (Kwh). “Dengan demikian, PLN diuntungkan dari sisi pasokan listrik murah dan berkurangnya subsidi bahan bakar minyak akibat penggunaan pembangkit diesel,” kata dia.

Berbeda dengan pembangkit listrik batu-bara 10.000 MW, Vlocity tidak meminta penjaminan kredit dari pemerintah. Vlocity hanya meminta bantuan pada Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk mempermudah masuknya dana tersebut ke Indonesia. Dana Rp 47 triliun tersebut akan masuk secara bertahap selama 3-4 tahun. “Pembangunan power plant hanya butuh 36 bulan, sehingga maksimal hanya butuh waktu 50 bulan untuk masuk ke jaringan distribusi PLN,” kata dia.

Koordinator Staf Khusus Wakil Presiden Alwi Hamu yang menerima presentasi mengungkapkan dukungan pemerintah pada proyek tersebut. Wapres Jusuf Kalla telah meminta Ditjen Migas Departemen ESDM dan Kementerian Negara Ristek dan Teknologi untuk mengkaji teknologi tersebut. “Pada prinsipnya, karena tujuannya baik dan negara diuntungkan, Wapres meminta proposal tersebut dikaji kelayakannya,” terangnya. (noe)