IPW Duga Ada Tarik-Menarik Untuk Tetapkan Kabareskrim

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane menduga sepertinya ada tarik-menarik yang tajam di elit Polri dalam menentukan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri menyusul diangkatnya Komjen Sutarman jadi Kepala Kepolisian RI, oleh Presiden Susilo Bambang yudhoyono (SBY).

"Sudah seminggu jabatan Kabareskrim Polri dibiarkan kosong, setelah Kabareskrim Sutarman dilantik menjadi Kapolri. Sementara Wakapolri Komjen Oegroseno pernah mengatakan, Kabreskrim baru akan diumumkan pada Selasa pekan lalu, tapi hingga kini belum juga diumumkan. Sepertinya ada tarik-menarik untuk memutuskan siapa yang akan jadi Kabareskrim," kata Neta S Pane, di Jakarta, Minggu (3/11).

Pantauan IPW menunjukkan ada tiga kekuatan di elit Polri, yang "bertarung" untuk saling menggolkan calon Kabareskrim jagoannya, sehingga terjadi tarik-menarik yang tajam di internal Polri. Tarik menarik ini kian riuh tatkala unsur ekternal Polri mencoba ikut mempengaruhi situasi agar calonnya juga gol sebagai Kabareskrim.

Dikatakannya, nama calon Kabareskrim yang digadang-gadang setidaknya ada lima, Komjen Badroddin Haiti, Irjen Anas Yusuf, Irjen Arief Wahyudunadi, Irjen Suhardi Alius, dan Irjen Ronny Sompie. "Kelima calon ini merupakan perwira Polri yang cukup berpengalaman di bidang reserse," ujar Pane.

Tingginya konflik kepentingan dalam penunjukkan Kabareskrim kata dia, jangan sampai membuat posisi pimpinan tertinggi reserse tersebut terkatung-katung dan terlalu lama terbiarkan kosong. Pernyataan Wakapolri yang akan mengumumkan Kabareskrim baru pada Selasa pekan lalu yang kemudian tidak terealisasi hingga kini, menurut Neta, tentu membuat publik bertanya-tanya, apa yang terjadi di Polri? Apakah sudah terjadi krisis profesionalitas di Polri hingga tak mampu secara cepat menetapkan Kabareskrimnya?

Untuk menghindari tarik-menarik yang tajam antara elit Polri memang sudah seharusnya dilakukan fit and proper test dalam mencari Kabareskrim baru, sehingga Polri bisa mendapatkan Kabareskrim yang mumpuni dan profesional, imbuhnya.

"Artinya, dalam mencari calon Kabareskrim, Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) bisa menjaring sejumlah nama untuk diseleksi. Lalu beberapa nama dilakukan fit and proper test oleh Tim Penilai Akhir (TPA), yang terdiri dari anggota Wanjakti dan Kapolri. Dengan adanya fit and proper test, penunjukan Kabareskrim tidak lagi atas dasar suka atau tidak suka pimpinan Polri, melainkan berdasarkan kualitas dan profesional kinerja sang calon," saran Neta S Pane. (fas/jpnn)