IPW: Polri Belum Mencopot Pejabat yang Bertanggung Jawab

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan kerusuhan di Rutan Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, sudah 20 hari berlalu. Namun, kata Neta, Polri hingga kini belum juga mengumumkan dan mencopot siapa pejabat kepolisian yang harus bertanggung jawab.

IPW menilai kasus kerusuhan yang menewaskan lima polisi itu sepertinya akan dilupakan begitu saja tanpa ada yang bertanggung jawab dan yang harus dicopot. IPW sangat menyayangkan, jika Polri mendiamkan ini dan menganggapnya sebagai kasus biasa.

“Ironis jika hal ini terjadi," tegasnya, Selasa (29/5).

Padahal, lanjut dia, jika dicermati kasus kerusuhan itu terjadi akibat kecerobohan yang luar biasa dari aparatur institusi kepolisian karena 160 tahanan teroris ditempatkan di rutan yang tidak layak. Bahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku kaget Rutan Brimob menjadi begitu kelebihan kapasitas.

Neta mengingatkan kapolri juga pernah beberapa kali mengatakan, jika ada pejabat kepolisian yang tidak becus menjalankan tugasnya, seperti kapolres atau kapolda yang kecolongan di wilayahnya akan segera dicopot dari jabatannya.

Nah, kini sudah 20 hari kerusuhan di Rutan Brimob kemudian disusul kasus rentetan bom di sejumlah tempat di Surabaya, maka sudah seharusnya Polri segera mencopot para pejabat kepolisian yang bertanggung jawab dalam.

"Baik di Rutan Brimob maupun di Surabaya. Kecerobohan aparatur di Rutan Brimob maupun kelengahan jajaran kepolisian di Surabaya Jatim harus dipertanggungjawabkan," katanya.

Neta menambahkan jika tidak ada tindakan tegas, para pejabat kepolisian yang bertanggung jawab tidak akan pernah punya tanggung jawab moral dalan menjalankan tugas-tugas yang sudah diamanahkan dan mereka akan berubah menjadi raja-raja kecil yang tak tersentuh.(boy/jpnn)