Ironi, Anggarkan Makan Tamu Rp 5,4 M, Gizi Buruk Rp 202 Juta

jpnn.com - MAKASSAR -- Pengentasan kasus gizi buruk di Makassar, Sulawesi Selatan belum maksimal. Pasalnya, Dinas Kesehatan Kota Makassar hanya menganggarkan Rp 202 Juta dalam APBD Pokok 2015 untuk pemberian makanan tambahan. Itupun hanya untuk 50 balita. Berbeda jauh dengan anggaran makan untuk tamu Pemkot Makassar yang mencapai Rp 5,4 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Naisyah T Azikin mengatakan, anggran tersebut memang dipersiapkan untuk penanggulangan anak gizi buruk. Makanan tambahan yang diberikan dalam bentuk paket dari biskuit, susu hingga multivitamin selama 100 hari. Tapi penyiapannya hanya untuk 50 anak.
    
Naisyah mengatakan, penyediaan paket bagi balita gizi buruk memang terbatas. Sehingga diharapkan bagi mereka yang punya balita gizi buruk setelah penyiapan paket ini, itu menjadi tanggungan orang tua.

"Jadi ini kan kita evaluasi. Kalau sudah membaik kondisinya, kita serahkan sama orang tua untuk menjaga gizi anaknya. Kita hanya satu kali beri paket ini, sisanya menjadi tanggung jawab orang tua," kata Naisyah seperti yang dilansir Fajar (Grup JPNN.com), Senin (22/12).
    
Naisyiah mengakui, pengentasan gizi buruk tidak sepenuhnya bisa ditanggung pemerintah. Untuk itu dirinya berharap orang tua lebih berperan penting dalam penyiapan gizi yang baik. "Masalah gizi buruk itu kan faktor penyebabnya banyak, ada karena ekonomi, ada pula karena kelainan. Jadi meski agak sulit bagi orang tua, mereka tetap harus menyediakan gizi yang baik bagi anaknya," jelasnya.
    
Sementara Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengaku, anggaran yang ditentukan untuk pengentasan gizi buruk sebetulnya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dia menjelaskan, wajar saja jika anggaran makam minum tamu Pemkot agak besar, karena banyak yang datang. Berbeda dengan kasus gizi buruk, yang dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
    
"Kami kan ingin memberikan yang terbaik sama masyarakat. Kami juga ingin melayani siapa saja yang datang dengan nyaman," jelasnya.
    
Sementara, anggota Banggar DPRD lainnya Supratman mengaku, sangat menyayangkan pemerintah kota yang kurang memperhatikan hal seperti itu. Padahal, sebaiknya dalam mengusulkan rancangan anggaran hal seperti ini yang harus diprioritaskan. "Kami sudah pernah pertanyakan hal ini saat di rapat banggar. Padahal kan, di Makassar masih banyak anak yang butuh hal itu," terangnya. (ful-taq/asw)