Izin Investasi Berbelit, Pemerintah Akan Lakukan Audit

JAKARTA--Pemerintah akan melakukan audit terhadap proses pengurusan perizinan yang cenderung berbelit-belit. Pasalnya, hal ini sangat berpengaruh pada iklim investasi, baik domestik maupun asing.
 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengungkapkan, izin yang diperlukan pengusaha saat ini terlalu banyak. Bahkan ada yang mengatakan hingga mencapai 250 jenis.

“Kita perlu chek up, dengan melakukan audit perizinan,” ujarnya dalam keterangan persnya, Jumat (18/10).

Dikatakan, untuk mengetahui kesehatan seseorang tidak bisa hanya dikira-kira, tetapi harus dilakukan chek up. Menurut Azwar, semua perizinan itu sudah diatur dengan peraturan perundangan, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun kementerian/lembaga.
 
Secara rasional,  kadang-kadang ada perizinan yang dirasakan tidak perlu. Tapi secara riil, hal itu sudah ada peraturannya, baik itu dalam bentuk PP, Perpresnya, Pergub, Perbup dan lain-lain. “Kita tidak sadar kalau kita nggak chek up. Rasanya kita sehat-sehat saja. Seperti nangka, yang wangi, seolah-olah bagus. Padahal belum tentu bagus," tambahnya.
 
Azwar memberi contoh audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap tenaga honorer kategori satu (K1). Dari 72 ribu, setelah diaudit kembali ada sekitar 50 persen yang tidak memenuhi kriteria (TMK). “Waktu kita audit, ada sesuatu yang kita temukan,” tandasnya. (esy/jpnn)