Jadikan Kota Bogor Surga Pejalan Kaki

jpnn.com - BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya merasa optimistis program penataan angkutan masal di Kota Hujan itu akan bisa dijalankan pada Februari nanti. Dia menargetkan konsep penataan angkutan masal itu akan selesai pada Januari, termasuk di dalamnya program rerouting angkot.    

“Transportasi ini prioritas utama Pemkot, dan saya sangat beruntung dibantu oleh tim yang sangat berdedikasi seperti TP4, Dishub, Bappeda, dan lainnya. Untuk itu target Januari sudah selesai, dan Februari sudah dimulai,” kata Bima saat obrolan serius mencari solusi (Obsesi) di Gedung Graha Pena, Sabtu malam (10/1).
    
Pun, Bima mengaku sudah memiliki konsep untuk penataan transportasi itu. Salah satu strategi yang tepat untuk mengatur lalu lintas, yakni membangun jalur pedestrian, dan membangun infrastruktur jalan. 
    
“Kami optimis Kota Bogor bisa jadi surganya para pejalan kaki. Kami sudah anggarkan Rp6,7 M untuk penataan pedestrian di sekeliling Kebun Raya Bogor. Saya optimis dua tahun ke depan bisa tercapai,” tandasnya.
    
Namun, dia juga menyebutkan bahwa untuk mewujudkan semua itu, pemkot tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan olehnya, termsuk dukungan dari pihak media.
    
Terkait hal itu, CEO Radar Bogor Group, Hazairin Sitepu, mengakui bahwa konsep yang dimiliki oleh orang nomor satu di Kota Bogor itu sudah bagus. Namun, dia menyebutkan bahwa, persoalan macet ini bukan hanya karena banyak kendaraan, kurangnya panjang jalan, melainkan bagaimana visi pemkot tidak hanya untuk tahun ini, tapi untuk 30 tahun ke depan.
    
“Kemacetan ini juga dikarenakan pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang memberikan kontribusi terhadap kemacetan. Termasuk pertumbuhan sumber-sumber orang di pusat kota, mal, pasar, sekolah, dan pasar yang ada di pinggir jalan,” kata Hazairin.

Selain itu, kata dia, pemkot juga terlalu mudah memberikan izin hotel. Kemampuan pemkot untuk melakukan penertiban juga masih kurang. Dan yang terpenting, kemacetan ini juga disebabkan karena perilaku pemilik kendaraan, sopir dan masyarakat. 
    
“Masih banyak, masyarakat yang menyebrang di mana saja dengan seenaknya, termasuk PNS yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat,” tandasnya.
    
“Dari semua konsep yang ada, yang terpenting adalah mau atau tidak mau pemkot menata Kota Bogor. Sebagus apapun konsep, banyaknya anggaran, masalahnya mau atau tidak membuat kota ini menjadi tertib,” pungkasnya.

Hal ini, diamini oleh Kapolresta Bogor, AKP Irsan. Penertiban angkutan umum akan terus dilakukan. Terlebih pada angkot yang kerap ngetem sembarangan di sisi jalan, sampai menutup dua lajur jalan.
    
“Makanya kami terus menindak semua sopir yang ngetem sembarangan. Di Bogor ini juga, ada seribu kendaraan baru setiap minggunya, itu juga merupakan salah satu penyebab kemacetan selam ini,” terangnya.
    
Pengamat transportasi dari Universitas Pakuan (Unpak) Budi Arief menyebutkan, harus ada sosialisasi yang kuat terhadap sopir angkot terkait penataan transportasi ini, termasuk rerouting angkot. Juga komitmen dari semua pihak, tidak hanya pemkot, melainkan DPRD, Muspika, dan masyarakat.
    
Dia juga menyebutkan, Kota Bogor ini sebetulnya tidak memerlukan jembatan penyebrangan orang (JPO). Apalagi, adanya kebijakan denda bagi pejalan kaki hingga Rp50 ribu. “Harusnya yang didenda itu angkot yang ngetem, bukan pejalan kaki. Di Kota Bogor itu cukup zebra cross saja, karena jalannya kecil,” kata Budi.
    
Sementara, dari pihak Akademisi, Wayan Wicaksono berharap Pemkot bisa segera merealisasikan program rerouting angkot dan penambahan transpakuan. Kalau perlu, kata dia, biaya trayek bisa dihapuskan dan digantikan dengan sistem investasi.
    
“Angkot seharusnya memiliki badan hukum, dan para sopir angkot diperlakukan seperti para sopir transpakuan, ada gaji tetap dan diberikan seragam,” kata dia.
    
Terkait rerouting ini, dia meminta pihak pemkot untuk mengkaji lagi seberapa penting rerouting ini, serta seberapa butuh masyarakat akan rerouting ini. Dia juga menyebutkan bahwa masih banyak jalan yang tidak layak dilewati oleh angkot. Ini juga harus diperhatikan oleh pemkot.
    
“Rerouting ini banyak menimbulkan polemik di masyakat. Jangan sampai porgram ini malah meresahkan masyarakat. Jadi arus ada kajian yang jelas,” ungkapnya.
    
Hadir dalam obsesi tersebut, Plt Kepala Bappeda Kota Bogor Suharto, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Lorina, Kasi Angkutan Dalam Trayek DLLAJ Kota Bogor Ari Priyono, para tokoh dari Bogor Sahabat Prof Imam Suseno, Edhy Aruman, Agit Kriswantriyono, Agung S.
    
Hadir pula, Dewan Transportasi dari Jakarta Edi Nursalam dan perwakilan dari Dishub DKI Jakarta M. Akbar. Para akademisi, Suprapto, Tedy Murtejo, Yayat Supriatna, Jack Tanjung dan Zulfikar, serta Kasatlantas Bogor Kota AKP Irwandi. Perwakilan dari DPRD Kota Bogor, Abuzar Usman dan Najamudin.

Lebih lanjut tentang program mengatasi kemacetan di Kota Bogor yang dibahas pada Obsesi, selengkapnya akan diulas pada edisi Senin (12/1/2015). (rp2/rp4/c/mas/jpnn)