Jangan Bungkam Soal Jual Aset Negara

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti LIPI, Siti Zuhro mengatakan, partai politik mestinya mampu menjawab pertanyaan atau protes publik. Jangan malah memunculkan self defence mechanism. Kemampuan tersebut menurut Siti penting, agar partai politik pemenang pemilu nantinya tidak selalu memunculkan gugatan yang dikaitkan dengan pemakzulan.

"Kita tidak mau pascapemilu ada huru-hara dan pemakzulan. Makanya apa pun pertanyaan publik harus dipahami dan direspon. Dengan respon tersebut, diharapkan tidak akan muncul hiruk-pikuk politik terhadap pemenang pemilu," kata Siti Zuhro, Selasa (1/4), menyikapi PDIP yang hingga kini tidak merespon tudingan politisi PKS Fahri Hamzah tentang perilaku PDIP saat berkuasa menjual Indosat dan satelitnya, kapal tanker VLCC, gas tangguh yang super murah ke China hingga lepasnya Pulau Sipada dan Ligitan di era Megawati.

Menurut Siti, masyarakat mestinya tidak melupakan sikap PDIP saat berkuasa yang mengobral aset negara tersebut hingga ada penjelasan yang masuk akal. Kalau tetap diam, Siti menyarankan agar diwaspadai siapa pun capres yang akan diusung PDIP.

"Jangan sebelum terpilih mendukung habis, tapi setelah dipilih mendemo habis presiden. Jangan sampai kekecewaan baru meledak di belakang. Kalau masyarakat tidak setuju dengan capres partai tertentu, sampaikan dalam kesempatan pertama dan parpol segerakan menjelaskannya," sarannya.

Masyarakat kata Siti, sangat diharapkan berpikir jernih dan memahami pemilu kali ini adalah pemilu yang keempat yang diharapkan bisa memunculkan pemimpin yang memiliki kapasitas memperbaiki negara dan bangsa ini.

"Kebutuhan mendapatkan pemimpin yang berkelas negarawan, jujur, amanah, memiliki kapasitas dan intergritas itu sesungguhnya tujuan dari demokrasi. Hanya dengan cara begitu bangsa ini dapat pemimpin yang mampu melakukan pekerjaan rumah yang sangat besar. Jika ada pertanyaan dalam perspektif pemerintahan, maka seharusnya juga dijawab dengan perspektif yang sama. Jangan membalasnya dengan cara mengungkit pribadi orang," imbuhnya.

Diharapkannya, calon pemimpin harus siap untuk ikut dalam kontes dengan kapasitas yang memadai dalam menjawab berbagai pertanyaan masyarakat.(fas/jpnn)