Jangan Lupa, Pemulihan Daerah Aliran Sungai jadi Tanggung Jawab Bersama

Salah satu sinergi yang diharapkan dalam GNPDAS ini antara lain sinergi antara penataan ruang yang berbasis pada mitigasi bencana yang dilakukan melalui konsolidasi perencanaan pembangunan di tingkat nasional hingga daerah dan penerapan kebijakan tata ruang yang terprogram melalui pendekatan bentang alam berbasis Daerah Aliran Sungai.

Mulai 2019, sesuai arahan Presiden, KLHK melakukan tujuh langkah koreksi (corrective actions) dalam pemulihan DAS, yaitu: pertama dalam memulihkan DAS mengutamakan DAS dan danau prioritas, daerah tangkapan air (DTA) waduk dan daerah rawan bencana.

Kedua pelibatan masyarakat sejak setahun sebelum kegiatan dimulai (T-1), sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat mulai pembibitan hingga penanaman dan pemilihan bibit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

Selanjutnya, ketiga dengan melakukan pendampingan oleh ahli yang kompeten pada saat pelaksanaan kegiatan. Keempat melakukan monitoring yang lebih efektif oleh pengawas independen.

Kelima memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi Sitar-Hutla, berbasis Android) untuk memonitor perkembangan kegiatan via citra satelit.

Keenam pemeliharaan tanaman yang intensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip silvikultur, untuk mengubah lahan kritis menjadi hutan. Ketujuh melakukan prioritas penanaman pada lokasi-lokasi yang ada pemangku/pengelolanya.

Acara Sosialisasi GNPDAS ini dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta unsur-unsur pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat serta media massa. (adv/jpnn)