Jangan Umbar Informasi Rawan Konflik

JAKARTA - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengimbau pemerintah dan pihak berwajib agar tidak terlalu mengumbar informasi rawan konflik pasca pemilihan presiden. Karena hal ini hanya akan menebar rasa takut kepada masyarakat.
 
“Kalau pihak berwajib memang memiliki indikasi adanya potensi konflik, semua potensi gangguan keamanan dan ketertiban, seharusnya dieliminasi, bukan disebarluaskan kepada masyarakat. Ini kan kasihan rakyatnya, dipikiran mereka seakan negara ini mau bentrok saja,” kata Bambang Soesatyo kepada INDOPOS (Grup JPNN) di Jakarta, Minggu ( 13/7).
 
Menurut Bambang, dirinya menengarai siapa pun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diumumkan KPU pada 22 Juli, sebagai pemenang, tentu akan dituding oleh pasangan lainnya yang kalah, telah melakukan kecurangan.

Namun, jika pasangan capres-cawapres yang kalah dan merasa tidak puas menyalurkan ketidakpuasannya melalui mekanisme konstitusi yakni melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, menurut dia, tidak akan menjadi masalah.
 
“Kalau pasangan capres-cawapres yang kalah, kemudian melakukan pengerahan massa di tingkat akar rumput, ini yang berbahaya. Di sinilah penanganan aparat penegak hukum dibutuhkan. Karena itu kepada semua capres hendaknya lebih bisa mengendalikan masanya, demi mencegah hal-hal yang tidak seharusnya terjadi,” katanya.
 
Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR RI ini menuturkan, dalam hal ini peran intelijen negara dipertaruhkan untuk dapat mencegah dan menghilangkan benih-benih konflik horizontal dari kedua belah pihak.

Bahkan, dirinya juga melihat ada kecenderungan aneh yang terjadi sebelum dan setelah pelaksanaan pemilu presiden 2014, yakni Presiden dan beberapa pejabat tinggi negara termasuk Kepala BIN, mengungkap potensi konflik ke publik.
 
“Informasi soal potensi konflik ini seharusnya dilokalisir di lingkungan intelijen dan pejabat negara terkait, bukannya disebarluaskan. Ada motoif apa, kok sepertinya senang sekali menebar kabar seperti itu,“ katanya.
 
Karena itu, menurut Bambang, sepatutnya potensi konflik itu langsung direspons atau dieliminasi oleh lembaga penegak hukum, termasuk intelijen negeara, sebelum dia benar-benar mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Meskipun diakuinya, menjelang dan sesudah pemilu presiden 2014 ini, potensi konflik itu terus-menerus disebarluaskan ke masyarakat.
 
Bambang juga mengutip pernyataan Kepala BIN, Marciano Norman, yang pernah mengatakan bahwa konflik bisa muncul karena ketidakpuasan kubu calon presiden yang kalah. Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui bahwa persaingan pada pemilu presiden 2014 sangat keras dan rawan terjadi konflik.
 
“Jadi Saya mengimbau agar pernyataan tentang rawan konflik tidak dilanjutkan. Hal ini, bukan hanya menebar rasa takut, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian. Kalau TNI dan Polri memiliki informasi tentang potensi konflik, seharusnya dilakukan pencegahan,” pungkasnya. (dms)