Jawab Kritik Rangkap Jabatan Bahlil, ARF: Justru Perjelas Rantai Koordinasi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi (ARF), mengatakan penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu dilihat dalam kerangka percepatan hilirisasi dan transisi energi.

Menurutnya, mandat tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari pertimbangan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat eksekusi agenda kemandirian dan kedaulatan energi.

“Saya melihat rangkap jabatan Menko Bahlil menyangkut pertimbangan Presiden untuk mempercepat hilirisasi dan transisi energi dalam mewujudkan visi Presiden tentang kemandirian dan kedaulatan energi,” kata Abdul Rahman dalam keterangan resmi.

Abdul Rahman menilai meskipun eksekusi kebijakan sektor energi banyak berada di ESDM, agenda hilirisasi memiliki irisan yang luas dengan tugas dan fungsi kementerian maupun lembaga lainnya.

“Kecepatan eksekusi Pak Bahlil di sektor ESDM tetap membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas kementerian, sebab terdapat irisan dengan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga lainnya. Saya melihat kehadiran Kemenko ini justru dapat memperjelas rantai koordinasi sekaligus eksekusi kebijakan,” ujarnya.

Abdul Rahman mengatakan skala agenda hilirisasi juga menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor. Pemerintah sebelumnya menyiapkan 18 proyek prioritas hilirisasi dengan nilai investasi sekitar US$38,63 miliar atau Rp618,13 triliun.

Proyek tersebut tidak hanya mencakup mineral dan batu bara, tetapi juga transisi dan ketahanan energi, pertanian, serta kelautan dan perikanan.

“Skalanya besar dan sektornya luas. Karena itu saya melihat rantai koordinasi dan eksekusi yang cepat dan tepat menjadi semakin relevan, terutama ketika menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari gejolak dan dinamika global maupun persoalan administrasi lintas kementerian dan lembaga,” tambahnya.