JK Tegaskan Ketum Golkar Bisa Rangkap Jabatan Ketua DPR

jpnn.com - JAKARTA - Plitikus senior Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang ketua umum partainya  merangkap jabatan di lembaga negara. Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang ketua umum Golkar merangkap jabatan di lembaga negara.

JK -sapaannya- menyatakan hal itu saat ditanya wartawan tentang munculnya suara dari internal Golkar yang meminta Ade Komarudin tidak maju sebagai calon ketua umum pada musyawarah nasional (munas) yang akan datang. Sebab, Ade sudah menjadi ketua DPR sehingga tak semestinya merangkap posisi ketua umum partai berlambang beringin itu.

Namun, JK menegaskan bahwa Golkar pernah punya sejarah ketika dipimpin oleh ketua umum yang juga ketua DPR. Yakni ketika periode kepemimpinan Akbar Tanjung. “Dulu Akbar merangkap. Boleh, kan?” katanya di Jakarta, Jumat (12/2).

Menurutnya, aturan internal Golkar memang tidak melarang rangkap jabatan di partai dengan di lembaga negara. Karenanya, dulu Akbar bisa menjadi ketua umum Golkar merangkap ketua DPR periode 1999-2004. “Saya juga ketua Golkar merangkap wakil presiden,” ujar ketua umum Golkar periode 2004-2009 itu.

JK bahkan mengatakan, Indonesia pernah punya presiden yang merangkap sebagai ketua umum partai. Yakni ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI periode 2001-2004. “SBY ketua umum (Partai Demokrat, red) juga presiden,” tegas JK yang pernah menjadi wakil presiden bagi SBY pada periode 2004-2009.

Seperti diketahui, di internal Golkar sudah muncul suara-suara yang meminta Akom -sapaan Ade- tidak maju sebagai calon ketua umum. Suara itu muncul antara lain dari Ridwan Bae selaku ketua Paguyuban DPD I Golkar.

Suara serupa juga datang dari politikus Golkar, Yorrys Raweyai. Menurutnya, Golkar sebagai partai besar membutuhkan ketua umum yang bisa benar-benar fokus mengurus partai berlambang beringin hitam itu.

Namun, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie justru tak sependapat dengan wacana untuk melarang Akom maju. Menurutnya, justru Golkar perlu memberi kesempatan pada kader-kadernya untuk bersaing secara sehat. (JPG/JPNN)